Ini 5 tantangan besar pembangunan kawasan industri
Rabu, 13 Maret 2013 - 13:33 WIB
Ini 5 tantangan besar pembangunan kawasan industri
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar mengungkapkan, sedikitnya ada lima tantangan berat bagi perkembangan kawasan industri di Indonesia.
Tantangan pertama, kata Sanny, adalah infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan, listrik, suplai gas terutama untuk daerah-daerah di luar Jawa.
"Kedua adalah kepastian hukum dan layanan perizinan (one stop service). Ketiga adalah masalah kemanan, walaupun kawasan industri sudah masuk dalam objek vital, namun kerap menjadi sasaran aksi demo sehingga mengganggu produktivitas," jelas Sanny kepada Komisi VI DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/3/2013).
Keempat, lanjut Sanny, adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keterampilan, sehingga menambah produktivitas. "Dan kelima, masalah ketenagakerjaan, pengupahan atau outsourcing," sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi VI DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rencana Undang Undang (RUU) Industri dan RUU Perdagangan bersama Himpunan Kawasan Industri (HKI), Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Arya Bima mengatakan, RDPU ini dilaksanakan agar Komisi VI mendapatkan data dan informasi dari seluruh stakeholder dunia industri, sehingga persoalan-persoalan terkait dunia industri menjadi nyata.
Tantangan pertama, kata Sanny, adalah infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan, listrik, suplai gas terutama untuk daerah-daerah di luar Jawa.
"Kedua adalah kepastian hukum dan layanan perizinan (one stop service). Ketiga adalah masalah kemanan, walaupun kawasan industri sudah masuk dalam objek vital, namun kerap menjadi sasaran aksi demo sehingga mengganggu produktivitas," jelas Sanny kepada Komisi VI DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/3/2013).
Keempat, lanjut Sanny, adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keterampilan, sehingga menambah produktivitas. "Dan kelima, masalah ketenagakerjaan, pengupahan atau outsourcing," sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi VI DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rencana Undang Undang (RUU) Industri dan RUU Perdagangan bersama Himpunan Kawasan Industri (HKI), Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Arya Bima mengatakan, RDPU ini dilaksanakan agar Komisi VI mendapatkan data dan informasi dari seluruh stakeholder dunia industri, sehingga persoalan-persoalan terkait dunia industri menjadi nyata.
(gpr)
Lihat Juga :
