DPR: Pemerintah harus tindak importir nakal

Sindonews.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Marwan Ja'far meminta pemerintah melakukan audit hasil panen bawang sebelum menentukan kuota impor. Karena, jika pemerintah bebas membuka impor atau menentukan kuota impor sedangkan hasil panen dalam negeri sudah mencukupi, maka akan berdampak pada jatuhnya harga bawang lokal sehingga petani bawang akan merugi.

"Begitupun jika hasil panen dalam negeri tidak mencukupi sedangkan pemerintah menutup impor, maka akan terjadi kelangkaan dan berdampak pada melambungnya harga yang tidak terkendali," katanya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Kamis (14/3/2013).

Menurutnya, jika kelangkaan bawang ini disebabkan adanya perbuatan oknum tengkulak atau importir yang melakukan penimbunan bawang, maka pemerintah harus menindak tegas tanpa pandang bulu.

Marwan menjelaskan, jika bawang impor hanya dikuasai beberapa importir, maka pemerintah harus menijau ulang kebijakan tersebut. Karena bertentangan dengan UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Karena itu, haus diambil tindakan. Misalnya dengan membagi kuota impor secara merata biar tidak ada monopoli, atau bisa dengan memberikan izin kepada importir yang track record-nya jelas dan perusahaanya bonafid," tuturnya.