HIPPI: Kepala BKPM selain ahli juga harus nasionalis
Sabtu, 25 Mei 2013 - 12:42 WIB
HIPPI: Kepala BKPM selain ahli juga harus nasionalis
A
A
A
Sindonews.com - Kalangan pengusaha berharap Kepala BKPM baru tidak hanya memiliki kecakapan di bidang kebijakan investasi, tapi juga punya sensitivitas membela kepentingan bangsa.
“Kepala BKPM yang baru nantinya selain orang yang menguasai bidangnya, juga harus punya jiwa nasionalisme. Hal ini agar kebijakan BKPM bisa dinikmati bangsa Indonesia,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPPI), Suryani Sidik Motik, ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (25/5/2013).
Suryani belum bisa menilai kinerja BKPM di masa pimpinan Chatib Basri, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan, karena masa jabatannya yang belum terlalu lama. Meski demikian, dia melihat, sistem perizinan investasi di Indonesia masih belum sebaik luar negeri.
“Saya lihat agak susah diukur karena waktunya sebentar-sebentar. Antara Pak Gita, lalu Pak Chatib kan menjabatnya (sebagai Kepala BKPM) enggak lama, jadi agak susah menilai kinerja mereka,” ujar Suryani yang juga mantan Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).
“Kalau kita bandingkan ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, mereka sudah bisa menerapkan (pelayanan perizinan) one stop service. Kalau di negara kita masih belum bisa. Dari BKPM masih harus ke kementerian lain, seperti Kemendag dan Kemenperin. Apalagi kalau ke daerah,” ujar Suryani.
Hingga saat ini, posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih dirangkap Chatib Basri yang Selasa, 21 Mei 2013, dilantik sebagai Menteri Keuangan. Bursa nama-nama calon pengganti Chatib sebagai Kepala BKPM sudah santer, seperti Emirsyah Satar dan Karen Agustiawan.
“Kepala BKPM yang baru nantinya selain orang yang menguasai bidangnya, juga harus punya jiwa nasionalisme. Hal ini agar kebijakan BKPM bisa dinikmati bangsa Indonesia,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPPI), Suryani Sidik Motik, ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (25/5/2013).
Suryani belum bisa menilai kinerja BKPM di masa pimpinan Chatib Basri, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan, karena masa jabatannya yang belum terlalu lama. Meski demikian, dia melihat, sistem perizinan investasi di Indonesia masih belum sebaik luar negeri.
“Saya lihat agak susah diukur karena waktunya sebentar-sebentar. Antara Pak Gita, lalu Pak Chatib kan menjabatnya (sebagai Kepala BKPM) enggak lama, jadi agak susah menilai kinerja mereka,” ujar Suryani yang juga mantan Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).
“Kalau kita bandingkan ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, mereka sudah bisa menerapkan (pelayanan perizinan) one stop service. Kalau di negara kita masih belum bisa. Dari BKPM masih harus ke kementerian lain, seperti Kemendag dan Kemenperin. Apalagi kalau ke daerah,” ujar Suryani.
Hingga saat ini, posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih dirangkap Chatib Basri yang Selasa, 21 Mei 2013, dilantik sebagai Menteri Keuangan. Bursa nama-nama calon pengganti Chatib sebagai Kepala BKPM sudah santer, seperti Emirsyah Satar dan Karen Agustiawan.
(dmd)
Lihat Juga :
