Wamenkeu: Kebijakan impor pangan bebani pemerintah

Sindonews.com - Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar mengatakan, inflasi secara historis lebih tinggi sebelumnya yang melewati tiga bulan harus segera direspon dengan mendukung ketahanan pangan.

"Kalau mau jaga inflasi dukung ketahanan pangan. Apa yang dilakukan kebijakan dalam pengaturan dan tata niaga bahan pangan harus ditinjau. Itu lebih mendesak daripada APBNP. Persoalan momentum pertumbuhan kita jangan sampai digerogoti inflasi tinggi," ujarnya usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/4/2013).

Menurutnya, dengan tidak adanya kebijakan impor yang memadai akan membuat pemerintah menanggung beban inflasi terus menerus dari aspek non fiskal.

"Kalau kami melihat aspek non fiskal lebih kepada persoalan tata niaga dan importasi yang menyulitkan, harga jadi tinggi karena kelangkaan. Bukan kebijakan optimal karena di satu pihak kita tanggung beban inflasi tapi di lain pihak tidak ada kebijakan impor yang memadai," katanya.

Dia menjelaskan bahwa penyebab inflasi bermacam-macam, tetapi yang melanda Indonesia sekarang ini diakibatkan oleh pasokan bahan pangan.

"Inflasi itu ada beberapa penyebabnya antara lain dari segi permintaan naik namun pasokan kurang, lalu nilai tukar dan bunga, yang sekarang ini terjadi karena pasokan (bahan pangan), idealnya kita selesaikan di bagian situ," tukasnya.

Mahendra menambahkan, terkait pembatasan impor hortikultura, bukan berarti dengan pemberian kuota yang akan menimbulkan persoalan, tetapi memang ada cara lainnya.

"Pembatasan tidak harus dalam kuota yang menimbukan persoalan, banyak cara lain seperti menetapkan tarif yang menyebabkan keuntungan produsen lokal agar bersaing, dan tidak perlu ada ketidakpastian," tutupnya.