Pemerintah dan DPR diimbau berani naikkan harga BBM
Kamis, 04 April 2013 - 17:17 WIB
Pemerintah dan DPR diimbau berani naikkan harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Ketua umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Raja Sapta Oktohari mengatakan, pemerintah harus berani mengambil langkah tegas terkait peningkatan dana infrastruktur.
Selain itu, pemerintah juga tidak boleh takut dimusuhi rakyat untuk memindahkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada pembangunan infrastruktur. Karena secara jangka panjang, hal itu akan lebih bermanfaat.
"Apapun langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur dan prasarana, negara ini harus ambil langkah itu," ujarnya kepada Sindonews di gedung Palma One, Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Okto, sapaan akrab Raja Sapta Oktohari menyebut, DPR yang memiliki fungsi budgeting juga harus berani menyuarakan hal ini dan harus berani mengambil keputusan tidak populer.
"DPR itu kan mestinya harus menjadi orang Indonesia yang sama dengan kita. Tapi, ya balik lagi kita mengimbau juga DPR, karena DPR ini kan takut enggak dipilih lagi, kalau berani mengambil keputusan tidak populer. Kalau mau jadi pemimpin jangan jadi penakut dan harus berani ambil keputusan, baik itu pemerintah maupun DPR jangan ragu-ragu ambil keputusan demi masyarakat banyak," ujarnya.
Hal-hal strategis seperti kenaikan BBM, kata dia, pemerintah dan DPR cenderung mengambil keputusan populis yang hanya memberi keuntungan jangka pendek pada mereka dibanding keuntungan jangka panjang pada masyarakat.
"Kita melihat semua orang sekarang banyak yang keputusannya lebih karena popularitas. Harapan kita, mudah-mudahan ada pemimpin yang rela untuk enggak dipilih, sehingga dia berani ambil tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang tidak populis tapi memiliki dampak kebaikan bagi masyarakat," tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga tidak boleh takut dimusuhi rakyat untuk memindahkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada pembangunan infrastruktur. Karena secara jangka panjang, hal itu akan lebih bermanfaat.
"Apapun langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur dan prasarana, negara ini harus ambil langkah itu," ujarnya kepada Sindonews di gedung Palma One, Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Okto, sapaan akrab Raja Sapta Oktohari menyebut, DPR yang memiliki fungsi budgeting juga harus berani menyuarakan hal ini dan harus berani mengambil keputusan tidak populer.
"DPR itu kan mestinya harus menjadi orang Indonesia yang sama dengan kita. Tapi, ya balik lagi kita mengimbau juga DPR, karena DPR ini kan takut enggak dipilih lagi, kalau berani mengambil keputusan tidak populer. Kalau mau jadi pemimpin jangan jadi penakut dan harus berani ambil keputusan, baik itu pemerintah maupun DPR jangan ragu-ragu ambil keputusan demi masyarakat banyak," ujarnya.
Hal-hal strategis seperti kenaikan BBM, kata dia, pemerintah dan DPR cenderung mengambil keputusan populis yang hanya memberi keuntungan jangka pendek pada mereka dibanding keuntungan jangka panjang pada masyarakat.
"Kita melihat semua orang sekarang banyak yang keputusannya lebih karena popularitas. Harapan kita, mudah-mudahan ada pemimpin yang rela untuk enggak dipilih, sehingga dia berani ambil tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang tidak populis tapi memiliki dampak kebaikan bagi masyarakat," tuturnya.
(izz)
Lihat Juga :
