Komisi XI setujui pertumbuhan ekonomi 6,2-6,5%

Sindonews.com - Setelah rapat alot, Komisi XI akhirnya menyetujui asumsi makro yang diajukan oleh pemerintah untuk dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) untuk selanjutnya dibawa ke sidang paripurna pada 17 Juni mendatang.

"Jadi keputusan Komisi XI tentang range pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 6,2 sampai 6,5 persen ya," ujar Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis sambil mengetuk palu tanda bahwa asumsi tersebut sudah disepakati di gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5/2013) malam.

Dia juga menyebut bahwa angka inflasi juga disetujui. Pemerintah seelumnya memberikan asumsi inflasi sebesar 7,2 persen. Tetapi beberapa pendapat sejumlah fraksi yang berbeda, sehingga kisaran inflasi ditetapkan menjadi 6-7,2 persen.

"Ada beberapa pandangan fraksi-fraksi yang berbeda dengan asumsi pemerintah, sehingga dibuat dengan angka rata-rata dengan range 6 sampai 7,2 persen. Sedangkan asumsi nilai tukar rupiah sudah disetujui sebelumnya sebesar Rp9.600 per dolar dan SPN 3 bulan dengan bunga 5 persen," tuturnya.

Sebelum kisaran angka tersebut ditetapkan, fraksi-fraksi di Komisi XI memberikan pendapat masing-masing tentang angka pertumbuhan mereka.

Fraksi PKS menetapkan angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,3-6,5 persen, dengan angka inflasi 6 persen demi mendorong perbaikan efisiensi belanja agar APBN dapat lebih terserap

Fraksi PAN cenderung mengikuti pemerintah dengan angka inflasi 7,2 persen, walaupun menetapkan angka pertumbuhan 6,3 persen. Gerinda mengajukan pertumbuhan ekonomi 6,3-6,5 persen, dengan angka inflasi sebesar 6 persen. Gerinda memberikan catatan agar pemerintah mengendalikan tarif angkutan umum.

Golkar mengajukan angka pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 6,3-6,5 persen dan inflasi sebesar 6,8-7 persen. PDIP mengajukan pertumbuhan ekonomi 6,3-6,5 persen, dengan inflasi masih bertahan di kisaran 6 persen.

Sedangkan Demokrat mengikuti angka pertumbuhan ekonomi yang diajukan pemerintah pada angka 6,2 persen dan inflasi sebesar 7,2 persen. Sementara fraksi PKB, PPP, dan Hanura tidak dapat memberikan pandangan mereka karena tidak menghadiri rapat.