Pemerintah diminta perhatikan pengembang rumah murah
Kamis, 24 Oktober 2013 - 15:32 WIB
Pemerintah diminta perhatikan pengembang rumah murah
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso mengatakan, kenaikan harga rumah tapak murah akan efektif berlaku Januari 2014.
Karena itu, pihaknya optimis pengembang akan lebih mudah mewujudkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di daerah. Dia berharap, adanya keberpihakan pemerintah pada pengembang yang concern membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dia menilai, untuk mengatasi backlog khsusnya bagi MBR, pemerintah membebankan sepenuhnya kepada pengembang. Padahal, sesuai amanah UUD Pasal 28, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah.
Karena itu, kata dia, pemerintah seharusnya memberi insentif bagi pengembang yang mengembangkan hunian MBR. "Yang paling mengherankan karena BUMN Karya kok ramai-ramai membangun proyek perumahan dengan investasi Rp1 triliun. Kalau proyek komersil saja dikerjakan pemerintah, masa untuk MBR harus ditanggung pengembang," ujarnya, Kamis (24/10/2013).
Selain itu, pemerintah diminta menyeriusi program rumah murah dengan tidak mepersulit dalam hal pembiayaan tabungan perumahan rakyat (Tapera). Pihaknya hanya meminta iuran 2 persen dari gaji. Di mana 1 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung karyawan.
Karena itu, lanjut Setyo, pemerintah tidak usah menyulitkan dengan menaikkan beban sampai 5 persen. "Dari beban 2 persen saja kita sudah bisa menghimpun dana Rp24 triliun. Itu artinya REI sudah punya banyak kesempatan untuk membangun. Tidak usah lagi menambah beban kalau untuk 2 persen saja sudah cukup," katanya.
Karena itu, pihaknya optimis pengembang akan lebih mudah mewujudkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di daerah. Dia berharap, adanya keberpihakan pemerintah pada pengembang yang concern membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dia menilai, untuk mengatasi backlog khsusnya bagi MBR, pemerintah membebankan sepenuhnya kepada pengembang. Padahal, sesuai amanah UUD Pasal 28, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah.
Karena itu, kata dia, pemerintah seharusnya memberi insentif bagi pengembang yang mengembangkan hunian MBR. "Yang paling mengherankan karena BUMN Karya kok ramai-ramai membangun proyek perumahan dengan investasi Rp1 triliun. Kalau proyek komersil saja dikerjakan pemerintah, masa untuk MBR harus ditanggung pengembang," ujarnya, Kamis (24/10/2013).
Selain itu, pemerintah diminta menyeriusi program rumah murah dengan tidak mepersulit dalam hal pembiayaan tabungan perumahan rakyat (Tapera). Pihaknya hanya meminta iuran 2 persen dari gaji. Di mana 1 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung karyawan.
Karena itu, lanjut Setyo, pemerintah tidak usah menyulitkan dengan menaikkan beban sampai 5 persen. "Dari beban 2 persen saja kita sudah bisa menghimpun dana Rp24 triliun. Itu artinya REI sudah punya banyak kesempatan untuk membangun. Tidak usah lagi menambah beban kalau untuk 2 persen saja sudah cukup," katanya.
(izz)
Lihat Juga :
