Usaha mikro mampu tanggulangi kemiskinan

Sindonews.com - Sebanyak 51 juta unit usaha mikro di Indonesia dimiliki golongan rakyat miskin tetapi produktif. Bahkan, diperkirakan 200 juta rakyat dihidupi berbagai jenis usaha mikro.

Memberdayakan kelompok ini dinilai bisa membangun jutaan lapangan kerja, menguatkan partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan, dan memastikan penguatan ekonomi sebagian terbesar rakyat.

Yayasan Aksi Sinergi Untuk Indonesia yang digagas para guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) membahas pengentasan kemiskinan dalam Temu Nasional Penanggulangan Kemiskinan 2013. Mereka mendorong adanya strategi berkelanjutan dengan bersinergi bersama multi pihak bagi pengembangan usaha mikro.

"Kami menitikberatkan perguruan tinggi sebagai pendorong sinergi masyarakat, perguruan tinggi dengan Tridharma-nya, sangat strategis berperan mendorong sinergi di masyarakat, bahkan membuka jejaring yang lebih luas, masalah kemiskinan harus jadi prioritas perguruan tinggi," ungkap Guru Besar FEUI, Subroto di Kampus UI, Depok, Rabu (30/10/2013) malam.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukan dari total entitas usaha di Indonesia, 92 persen atau 51 juta entitas usaha tergolong usaha mikro. Bila digabung menjadi usaha kecil maka menjadi 99 persen dari seluruh entitas usaha di Indonesia, sisanya usaha menengah dan besar.

Ketua Dewan Pengurus Sinergi Indonesia Bambang Ismawan mengatakan, usaha mikro membutuhkan ekosistem yang dapat memberi kemudahan mereka mendapatkan akses finansial, peningkatan kapasitas, akses pasar dan regulasi yang mendukung. Berbagai usaha mikro, kata Bambang, seperti pedagang kecil dan perajin memang cenderung jalan di tempat.

"Sulit berkembang antara lain karena sulit mengakses dukungan bagi peningkatan kapasitas, finansial, teknis, legal, dan pemasaran," jelasnya.

Padahal, lanjut Bambang, usaha mikro mampu menjadi inisiatif masyarakat yang mandiri dalam upaya menghidupi diri dan keluarga. Mereka dinilai tangguh, tahan banting, kreatif, mampu mengoptimalkan sedikit modal yang dimiliki.

"Bila ada sepuluh persen saja usaha mikro yang dapat menambah satu karyawan, itu artinya ada 5 juta tenaga kerja terserap. Tidak perlu menjadi TKI atau TKW," kata Bambang.