Puluhan ribu ton garam di Cirebon belum terserap
Jum'at, 08 November 2013 - 15:13 WIB
Puluhan ribu ton garam di Cirebon belum terserap
A
A
A
Sindonews.com - Sedikitnya 160 ribu garam yang dihasilkan selama musim produksi 2013 di Wilayah Cirebon, khususnya Kabupaten Cirebon dan Indramayu, belum terserap.
Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, Supardi menyebutkan, stok garam yang belum terserap masing-masing 81.419 ton di Kabupaten Cirebon dan 78.204 ton dari Indramayu. Selama musim produksi 2013, penyerapan garam di Kabupaten Cirebon hanya 4.142 dengan kisaran harga Rp300 sampai Rp350/kg.
"Sedangkan penyerapan garam di Indramayu 10.366 ton," kata Supardi di Cirebon, Jumat (8/11/2013).
Menurut dia, Lemahnya penyerapan garam di Wilayah Cirebon akibat petambak menahan garam hingga penawaran harga bisa lebih tinggi atau sesuai ketetapan pemerintah. Pemerintah sendiri menetapkan harga dasar garam kualitas I Rp750/kg dan Rp550/kg untuk garam kualitas II.
Namun, hal itu rupanya belum begitu efektif mendongkrak harga garam karena masih terjadi perselisihan tentang kualitas garam antara penambak dan pengepul (pengusaha) garam. Di Wilayah Cirebon sejauh ini belum ada yang mampu memproduksi garam kulitas I.
Dari hasil monitoring yang pernah dilakukan pihaknya belum lama ini, garam di Wilayah Cirebon sekitar 80 persen merupakan kualitas III dan hanya 20 persen kualitas II. Rendahnya kualitas garam di Wilayah Cirebon dikatakan dia, tak lepas dari faktor anomali cuaca (kemarau basah) yang terjadi sepanjang 2013.
"Kondisi itu membuat petani terpaksa melakukan panen garam di usia 2-3 hari," ujar dia.
Sementara, untuk menghasilkan garam berakulitas baik, masa produksi garam minimal dilakukan selama tujuh hari. Terpisah, Ketua Asosiasi Petambak Garam Seluruh Indonesia (Apgasi) DPD Jabar, M Taufik mengungkapkan, lemahnya tingkat penyerapan garam di Wilayah Cirebon membutuhkan perhatian pemerintah agar kelangsungan produksi garam bisa terus berjalan.
"Kalau petani kesulitan memasarkan garam, otomatis akan mengurangi minat produksi di tahun berikutnya," katanya.
Menurutnya, penambak garam di Wilayah Cirebon, pada umumnya Jabar, memerlukan suatu badan khusus milik pemerintah yang berfungsi sebagai penyerap garam milik penambak lokal. Dengan begitu seluruh garam bisa terserap.
Sejauh ini, program Pugar dinilai kurang efektif karena hanya menekankan kuantitas. Namun hal itu tak dibarengi dengan daya serap sehingga memproduksi garam dianggap sia-sia.
Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, Supardi menyebutkan, stok garam yang belum terserap masing-masing 81.419 ton di Kabupaten Cirebon dan 78.204 ton dari Indramayu. Selama musim produksi 2013, penyerapan garam di Kabupaten Cirebon hanya 4.142 dengan kisaran harga Rp300 sampai Rp350/kg.
"Sedangkan penyerapan garam di Indramayu 10.366 ton," kata Supardi di Cirebon, Jumat (8/11/2013).
Menurut dia, Lemahnya penyerapan garam di Wilayah Cirebon akibat petambak menahan garam hingga penawaran harga bisa lebih tinggi atau sesuai ketetapan pemerintah. Pemerintah sendiri menetapkan harga dasar garam kualitas I Rp750/kg dan Rp550/kg untuk garam kualitas II.
Namun, hal itu rupanya belum begitu efektif mendongkrak harga garam karena masih terjadi perselisihan tentang kualitas garam antara penambak dan pengepul (pengusaha) garam. Di Wilayah Cirebon sejauh ini belum ada yang mampu memproduksi garam kulitas I.
Dari hasil monitoring yang pernah dilakukan pihaknya belum lama ini, garam di Wilayah Cirebon sekitar 80 persen merupakan kualitas III dan hanya 20 persen kualitas II. Rendahnya kualitas garam di Wilayah Cirebon dikatakan dia, tak lepas dari faktor anomali cuaca (kemarau basah) yang terjadi sepanjang 2013.
"Kondisi itu membuat petani terpaksa melakukan panen garam di usia 2-3 hari," ujar dia.
Sementara, untuk menghasilkan garam berakulitas baik, masa produksi garam minimal dilakukan selama tujuh hari. Terpisah, Ketua Asosiasi Petambak Garam Seluruh Indonesia (Apgasi) DPD Jabar, M Taufik mengungkapkan, lemahnya tingkat penyerapan garam di Wilayah Cirebon membutuhkan perhatian pemerintah agar kelangsungan produksi garam bisa terus berjalan.
"Kalau petani kesulitan memasarkan garam, otomatis akan mengurangi minat produksi di tahun berikutnya," katanya.
Menurutnya, penambak garam di Wilayah Cirebon, pada umumnya Jabar, memerlukan suatu badan khusus milik pemerintah yang berfungsi sebagai penyerap garam milik penambak lokal. Dengan begitu seluruh garam bisa terserap.
Sejauh ini, program Pugar dinilai kurang efektif karena hanya menekankan kuantitas. Namun hal itu tak dibarengi dengan daya serap sehingga memproduksi garam dianggap sia-sia.
(izz)
Lihat Juga :
