Kemenkeu: Banyak tantangan dalam pengelolaan APBN
Sabtu, 23 November 2013 - 14:13 WIB
Kemenkeu: Banyak tantangan dalam pengelolaan APBN
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Jenderal Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Keuangan, Purwiyanto mengemukakan, ada beberapa permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan APBN.
Pertama, ruang fiskal (fiscal space) APBN masih terbatas. "Maksudnya komposisi belanja negara masih didominasi oleh belanja non diskresi yang bersifat wajib," ujarnya dalam Diskusi Kementerian Keuangan dengan FORKEM mengenai APBN 2014 di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2013).
Purwiyanto menjelaskan, belanja non diskresi yang bersifat wajib adalah belanja pegawai, pembayaran utang, dan subsidi. Sementara dana belanja tidak wajib (diskresi), di antaranya belanja modal untuk infrastruktur dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan. Semua masih sangat terbatas, dan beban subsidi masih relatif besar
Permasalahan kedua, lanjut Purwiyanto, APBN semakin terbebani Mandatory Spending yang semakin membesar seperti dalam UUD 1945, yaitu anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD, UUD No 33/2004 yaitu dana perimbangan sekitar 27-30 persen terhadap belanja negara, dan UU Otonomi khusus Aceh dan Papua masing- masing dua persen dari DAU Nasional
Penyerapan anggaran belanja negara masih belum optimal juga menjadi poin selanjutnya dalam pengelolaan APBN. "Daya serap anggaran belanja K/L (kementerian/lembaga) hanya sekitar 90 persen dari pagunya," ungkapnya.
Hal itu, lanjut Purwiyanto, disebabkan perencanaan yang kurang baik, beberapa kegiatan belum mendapatkan persetujuan dari komisi tekait di DPR, keterlambtan dalam penetapan KPA dan kegiatan masalah pengadaan.
"Yang terakhir adalah proses penganggaran belum didasarkan pada suatu hasil monitoring dan evaluasi yang masak dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun-tahun sebelumnya," terangnya.
Pertama, ruang fiskal (fiscal space) APBN masih terbatas. "Maksudnya komposisi belanja negara masih didominasi oleh belanja non diskresi yang bersifat wajib," ujarnya dalam Diskusi Kementerian Keuangan dengan FORKEM mengenai APBN 2014 di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2013).
Purwiyanto menjelaskan, belanja non diskresi yang bersifat wajib adalah belanja pegawai, pembayaran utang, dan subsidi. Sementara dana belanja tidak wajib (diskresi), di antaranya belanja modal untuk infrastruktur dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan. Semua masih sangat terbatas, dan beban subsidi masih relatif besar
Permasalahan kedua, lanjut Purwiyanto, APBN semakin terbebani Mandatory Spending yang semakin membesar seperti dalam UUD 1945, yaitu anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD, UUD No 33/2004 yaitu dana perimbangan sekitar 27-30 persen terhadap belanja negara, dan UU Otonomi khusus Aceh dan Papua masing- masing dua persen dari DAU Nasional
Penyerapan anggaran belanja negara masih belum optimal juga menjadi poin selanjutnya dalam pengelolaan APBN. "Daya serap anggaran belanja K/L (kementerian/lembaga) hanya sekitar 90 persen dari pagunya," ungkapnya.
Hal itu, lanjut Purwiyanto, disebabkan perencanaan yang kurang baik, beberapa kegiatan belum mendapatkan persetujuan dari komisi tekait di DPR, keterlambtan dalam penetapan KPA dan kegiatan masalah pengadaan.
"Yang terakhir adalah proses penganggaran belum didasarkan pada suatu hasil monitoring dan evaluasi yang masak dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun-tahun sebelumnya," terangnya.
(dmd)
