Bubarkan Merpati, pemerintah harus keluarkan Rp4 triliun
Bubarkan Merpati, pemerintah harus keluarkan Rp4 triliun
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang juga Sekretaris Menteri BUMN periode 2005-2010, M Said Didu menilai, lebih mudah dan murah menyehatkan kembali maskapi penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines (persero) ketimbang harus membubarkannya.
"Kalau dibubarkan, pemerintah harus keluar dana Rp4 triliun. Sementara kalau menyehatkannya, pemerintah hanya perlu mengeluarkan dana Rp1 triliun," kata Said kepada Sindonews, Sabtu (23/11/2013).
Hal ini bisa terjadi, lanjut Said, bila Pemerintah ingin membubarkan maskapai ini maka pemerintah harus membayar utang-utang perseroan sakit ini yang nilainya mencapai kisaran Rp3-4 triliun.
Sementara bila menyehatkan Merpati, Pemerintah hanya perlu mengeluarkan dana sebesar Rp1 triliun guna memperkuat cash flow dan menyeimbangkan neraca keuangan perseroan yang tengah timpang.
"Utang kepada pemerintah bisa kita gunakan metode swap dimana mengubah utang menjadi saham. Metode yang sama bisa digunakan untuk utang Merpati kepada Pertamina atau BUMN lainnya, bisa kita swap utang jadi saham. Sementara untuk utang ke pihak lain, pemerintah bisa melakukan restrukturisasi dengan menyuntikkan dana ke Merpati sebesar Rp1 triliun," jelasnya.
Said mengimbau, langkah ini harus segera direalisasikan lantaran jumlah bunga utang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
"Mau dijual pun nggak laku. Jadi, pilihannya tinggal dibubarkan atau disehatkan. Kalau mau dibubarkan biayanya lebih mahal. Kalau disehatkan kan lebih murah. Ini harus cepat direalisasikan karena beban bunga utang terus bertambah, jadi harus cepat," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan memberikan dua opsi mengenai nasib PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati), sebagai maskapai penerbangan milik BUMN.
"Ini ada kesimpulkan bahwa Merpati akan ditutup. Saya tawarkan ada pesangon yang baik, yaitu lahan dua hektare untuk kebun sawit. Saya yakin lahan dua hektare ini bisa untuk hidup dan menyekolahkan anak. Nah, mereka tidak mau. Mereka minta diberi kesempatan untuk terus menghidupkan Merpati," ucapnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Dahlan mengaku setuju saja atas permintaan karyawan Merpati tersebut. Namun, dengan syarat Merpati tidak lagi meminta uang atau disubsidi. Menurut dia, manajemen Merpati harus bisa memikirkan agar Merpati dapat hidup tanpa disubsidi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa melihat Merpati masih bisa diselamatkan. Meski terlilit utang, namun masa depan Merpati masih ada seiring meningkatnya permintaan layanan penerbangan.
"Kita melihat Merpati masih punya prospek untuk diselamatkan. Jadi, kita beri kesempatan Merpati untuk menyampaikan business plan dalam waktu satu bulan ke depan. Satu bulan ke depan akan dia (Merpati) paparkan," kata Hatta seusai memimpin Rakor di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/11/2013) lalu.
"Kalau dibubarkan, pemerintah harus keluar dana Rp4 triliun. Sementara kalau menyehatkannya, pemerintah hanya perlu mengeluarkan dana Rp1 triliun," kata Said kepada Sindonews, Sabtu (23/11/2013).
Hal ini bisa terjadi, lanjut Said, bila Pemerintah ingin membubarkan maskapai ini maka pemerintah harus membayar utang-utang perseroan sakit ini yang nilainya mencapai kisaran Rp3-4 triliun.
Sementara bila menyehatkan Merpati, Pemerintah hanya perlu mengeluarkan dana sebesar Rp1 triliun guna memperkuat cash flow dan menyeimbangkan neraca keuangan perseroan yang tengah timpang.
"Utang kepada pemerintah bisa kita gunakan metode swap dimana mengubah utang menjadi saham. Metode yang sama bisa digunakan untuk utang Merpati kepada Pertamina atau BUMN lainnya, bisa kita swap utang jadi saham. Sementara untuk utang ke pihak lain, pemerintah bisa melakukan restrukturisasi dengan menyuntikkan dana ke Merpati sebesar Rp1 triliun," jelasnya.
Said mengimbau, langkah ini harus segera direalisasikan lantaran jumlah bunga utang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
"Mau dijual pun nggak laku. Jadi, pilihannya tinggal dibubarkan atau disehatkan. Kalau mau dibubarkan biayanya lebih mahal. Kalau disehatkan kan lebih murah. Ini harus cepat direalisasikan karena beban bunga utang terus bertambah, jadi harus cepat," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan memberikan dua opsi mengenai nasib PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati), sebagai maskapai penerbangan milik BUMN.
"Ini ada kesimpulkan bahwa Merpati akan ditutup. Saya tawarkan ada pesangon yang baik, yaitu lahan dua hektare untuk kebun sawit. Saya yakin lahan dua hektare ini bisa untuk hidup dan menyekolahkan anak. Nah, mereka tidak mau. Mereka minta diberi kesempatan untuk terus menghidupkan Merpati," ucapnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Dahlan mengaku setuju saja atas permintaan karyawan Merpati tersebut. Namun, dengan syarat Merpati tidak lagi meminta uang atau disubsidi. Menurut dia, manajemen Merpati harus bisa memikirkan agar Merpati dapat hidup tanpa disubsidi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa melihat Merpati masih bisa diselamatkan. Meski terlilit utang, namun masa depan Merpati masih ada seiring meningkatnya permintaan layanan penerbangan.
"Kita melihat Merpati masih punya prospek untuk diselamatkan. Jadi, kita beri kesempatan Merpati untuk menyampaikan business plan dalam waktu satu bulan ke depan. Satu bulan ke depan akan dia (Merpati) paparkan," kata Hatta seusai memimpin Rakor di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/11/2013) lalu.
(dmd)
Explore More