Wamen ESDM: Kami sedang fokus pada UU Minerba
Wamen ESDM: Kami sedang fokus pada UU Minerba
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo mengatakan, bahwa kementeriannya sedang fokus mempersiapkan UU Minerba No 4/2009 terkait masalah pengolahan dan pemurnian bahan mentah di Indonesia yang akan diberlakukan pada 12 Januari 2014.
"Terkait pelaksanaan UU Minerba No 4/2009, kita akan lebih fokus lagi. Di mana kita akan melakukan renegoisasi kontrak seluruh kontrak karya (KK), dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusaha Pertambagn Batubara)," ucapnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Dia mengatakan, ada 111 jumlah KK atau PKP2B yang perlu di negosiasikan, dengan perincian 37 KK dan 74 PKP2B yang saat ini progressnya sudah hampir selesai.
Selain itu, Kementerian ESDM juga sedang marathon bersama tim terkait dengan maksimal termasuk dengan Freeport, Newmont, Valley, Andaro dan lainnya. Dia menegaskan bahwa semua proses tersebut harus rampung paling lambat akhir tahun ini.
Pihaknya juga telah melakukan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khusus membicarakan pelaksanaan UU Minerba tersebut. Sehingga UU itu dapat dijalankan secara konsekuen dan akan diawasi pemerintah.
"Intinya bagi perusahaan KK yang sudah berproduksi biji diharuskan mulai mengolah dan memurnikan pengolahan di Indonesia terhitung tanggal 12 Januari 2014, tidak ada kompromi," pungkas Susilo.
"Terkait pelaksanaan UU Minerba No 4/2009, kita akan lebih fokus lagi. Di mana kita akan melakukan renegoisasi kontrak seluruh kontrak karya (KK), dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusaha Pertambagn Batubara)," ucapnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Dia mengatakan, ada 111 jumlah KK atau PKP2B yang perlu di negosiasikan, dengan perincian 37 KK dan 74 PKP2B yang saat ini progressnya sudah hampir selesai.
Selain itu, Kementerian ESDM juga sedang marathon bersama tim terkait dengan maksimal termasuk dengan Freeport, Newmont, Valley, Andaro dan lainnya. Dia menegaskan bahwa semua proses tersebut harus rampung paling lambat akhir tahun ini.
Pihaknya juga telah melakukan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khusus membicarakan pelaksanaan UU Minerba tersebut. Sehingga UU itu dapat dijalankan secara konsekuen dan akan diawasi pemerintah.
"Intinya bagi perusahaan KK yang sudah berproduksi biji diharuskan mulai mengolah dan memurnikan pengolahan di Indonesia terhitung tanggal 12 Januari 2014, tidak ada kompromi," pungkas Susilo.
(izz)
Explore More