Apindo: Penghapusan subsidi BBM di DKI sulit diterapkan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi menyebut ide Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok untuk menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di DKI baik, tapi sulit untuk diterapkan.
Pasalnya, apabila peraturan tersebut diterapkan, maka akan membuka peluang masyarakat DKI membeli BBM yang masih disubsidi di wilayah penyangga seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
"Idenya Ahok memang baik, namun mekanismenya yang sulit dijalankan karena kita bukan negara federal," kata dia di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Kamis (19/12/2013).
Sofjan bahkan meminta pemerintah untuk memberlakukan subsidi tetap kepada harga BBM, agar anggaran pemerintah untuk menalangi subsidi ini tidak membengkak nantinya.
"Harga akan mengikuti pasar minyak dunia. Namun subsidi yang diberikan pemerintah tidak akan berubah dengan pola ini," ujarnya.
Secara langsung Sofjan mengimbau agar subsidi BBM secara pelan-pelan mulai dihapus dan segera memberikan subsidi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya walaupun akan sangat sulit di tahun politik mendatang.
"Lebih baik mulai kita lakukan ketimbang dibicarakan, karena sulit juga dilakukan kalau semua orang concern kepada politik," pungkas Sofjan.
Pasalnya, apabila peraturan tersebut diterapkan, maka akan membuka peluang masyarakat DKI membeli BBM yang masih disubsidi di wilayah penyangga seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
"Idenya Ahok memang baik, namun mekanismenya yang sulit dijalankan karena kita bukan negara federal," kata dia di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Kamis (19/12/2013).
Sofjan bahkan meminta pemerintah untuk memberlakukan subsidi tetap kepada harga BBM, agar anggaran pemerintah untuk menalangi subsidi ini tidak membengkak nantinya.
"Harga akan mengikuti pasar minyak dunia. Namun subsidi yang diberikan pemerintah tidak akan berubah dengan pola ini," ujarnya.
Secara langsung Sofjan mengimbau agar subsidi BBM secara pelan-pelan mulai dihapus dan segera memberikan subsidi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya walaupun akan sangat sulit di tahun politik mendatang.
"Lebih baik mulai kita lakukan ketimbang dibicarakan, karena sulit juga dilakukan kalau semua orang concern kepada politik," pungkas Sofjan.
(izz)