Harus ada yang tanggung jawab penjualan gas ke China

Sindonews.com - Kerugian negara atas penjualan gas murah ke China harus ada pihak yang bertanggung jawab. Pasalnya, Indonesia mengalami kerugian per tahun hingga ratusan triliun rupiah akibat hal tersebut.

"Harus ada pihak yang bertangggung jawab atas penjualan gas murah ini selama 25 tahun. Di negara manapun tidak ada yang mengunci mati kontrak harga gas, termasuk di negara komunis sekalipun," tegas pengamat Migas dari Universitas Indonesia (UI) Kurtubi dalam diskusi yang bertajuk 'Stop Penjualan Gas Murah ke Fujian China' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2014).

Akibat penjualan gas murah yang tidak kunjung dinaikan harganya meski harga gas naik, kata dia, negara mengalami kerugian yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, kata Kurtubi, pemerintah harus berani membentuk tim independen yang kredibel dengan anggota yang dipercaya masyarakat internasional. Tugasnya, menginvestigasi proses survei, pembangunan energi tangguh, hingga penjualan gas murah.

"Jika ada pelanggaran hukum, maka dengan rekom ini Indonesia bisa bilang ke China, kalau tidak mau beli dengan harga yang kami tetapkan, maka penjualan gas akan dihentikan. Itu caranya kalau mau, dan kalau berani juga," ujarnya.

Sementara, Kepala Urusan Komunikasi dan Publikasi SKK Migas, Heru Setyadi mengatakan, kalau untuk mengubah kontrak penjualan gas ke China, harus ada kesepakatan antara kedua negara itu. Karena, tidak mudah untuk mengubah kontrak tersebut.

"Asumsi untuk harga minyak, kita cari yang terbaik untuk negara, kontrak itu diubah harus dua belah pihak yang sepakat," katanya.

Ketika itu, kata Heru, pemerintah harus segera membuat keputusan. Karena, gas itu tidak dijual ke China, Indonesia tidak akan mendapat untung.

"Waktu itu kita mempunyai hubungan baik dengan China, kalau tidak maka Rp35 triliun itu tidak akan kita nikmati. Tapi sekarang show must go on," pungkasnya.