Pemerintah Keluhkan Penolakan Pengembangan Panas Bumi
Senin, 19 Mei 2014 - 15:12 WIB
Pemerintah Keluhkan Penolakan Pengembangan Panas Bumi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengeluhkan tindakan warga yang menolak keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) lantaran dianggap merusak lingkungan.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Tisnaldi mengatakan, penolakan ini dinilainya sebagai hal yang tidak mendasar karena eksplorasi panas bumi tidak merusak lingkungan. Selain itu, juga guna memenuhi kebutuhan listrik nasional.
"Jangan tangisi kalau nanti tidak ada listrik. Padahal potensi sebenernya bisa digarap," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/5/2014)
Dia mencontohkan, di Nusa Tenggara Timur masih terkendala izin penggrapan proyek PLTP karena masyarakat masih menolak adanya proyek. Padahal, menurut dia, daerah tersebut masih minim listrik.
"Tapi LSM memprovokasi, ya sudah kita tak mau memaksa," imbuh dia.
Dia meminta kepada pemerintah daerah untuk mempermudah investor dalam memperoleh izin, sehingga proses pelaksanan proyek berjalan dengan lancar untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.
"Pemda penting pengaruhnya, sehingga proyek dapat berjalan dengan cepat, lancar, begitu juga kementerian teknis yang bersinggungan langsung dengan pengembangan PLTP," terangnya.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Tisnaldi mengatakan, penolakan ini dinilainya sebagai hal yang tidak mendasar karena eksplorasi panas bumi tidak merusak lingkungan. Selain itu, juga guna memenuhi kebutuhan listrik nasional.
"Jangan tangisi kalau nanti tidak ada listrik. Padahal potensi sebenernya bisa digarap," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/5/2014)
Dia mencontohkan, di Nusa Tenggara Timur masih terkendala izin penggrapan proyek PLTP karena masyarakat masih menolak adanya proyek. Padahal, menurut dia, daerah tersebut masih minim listrik.
"Tapi LSM memprovokasi, ya sudah kita tak mau memaksa," imbuh dia.
Dia meminta kepada pemerintah daerah untuk mempermudah investor dalam memperoleh izin, sehingga proses pelaksanan proyek berjalan dengan lancar untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.
"Pemda penting pengaruhnya, sehingga proyek dapat berjalan dengan cepat, lancar, begitu juga kementerian teknis yang bersinggungan langsung dengan pengembangan PLTP," terangnya.
(rna)
