Indef Nilai Subsidi BBM Rp445 T Tak Rasional
Senin, 26 Mei 2014 - 18:02 WIB
Indef Nilai Subsidi BBM Rp445 T Tak Rasional
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) khawatir besaran subsidi energi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 mencapai Rp445 triliun.
Angka tersebut untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) elpiji 3 kg, dan Bahan Bakar Nabati (BBN) dari Rp210,7 triliun menjadi Rp285 triliun. Sementara subsidi listrik naik dari Rp71,4 trilun menjadi Rp107,1 triliun.
Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, besaran subsidi energi yang ditawarkan pemerintah dalam pembahasan APBN-P sudah tidak rasional kalau jumlahnya mencapai Rp445 triliun.
"Saya lihat besaran subsidi 35% dari belanja APBN. Itu sama saja dengan sepertiga dari total belanja anggaran negara yang disodorkan pemerintah," kata dia di Jakarta, Senin (26/5/2014).
Menurutnya, pemerintah harus melakukan terobosan dan langkah tepat guna mengantisipasi besaran penambahan subsidi energi. Dia menyarankan agar pemerintah mengurangi beban subsidi, sehingga bisa menyehatkan anggaran.
"Saya sarankan subsidi harus dikurangi bukannya ditambah. Mungkin saat ini bisa ke level Rp445 triliun, besok atau tahun depan bakal meningkat Rp500 triliun," tuturnya.
Enny meminta pemerintah menekan segala bentul penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan. Banyaknya penyerapan BBM bersubsidi di sektor industri, perkebunan dan pertambangan dituding sebagai faktor penyebab naiknya subsidi BBM.
"Pemerintag harus berantas kebocoran BBM bersubsidi yang terserap ke sektor industri dan perkebunan. Itu langkah low enforcement yakni cermati soal volumenya. Harus ditekan konsumsi BBM bersubsidi," katanya.
Seperti diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPR tengah membahas besaran subsidi energi dalam APBN-P 2014. Perubahan besaran subsidi energi ini diakui bakal mengarah terhadap penambahan anggaran ke level Rp445 triliun dari Rp310 triliun.
Angka tersebut untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) elpiji 3 kg, dan Bahan Bakar Nabati (BBN) dari Rp210,7 triliun menjadi Rp285 triliun. Sementara subsidi listrik naik dari Rp71,4 trilun menjadi Rp107,1 triliun.
Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, besaran subsidi energi yang ditawarkan pemerintah dalam pembahasan APBN-P sudah tidak rasional kalau jumlahnya mencapai Rp445 triliun.
"Saya lihat besaran subsidi 35% dari belanja APBN. Itu sama saja dengan sepertiga dari total belanja anggaran negara yang disodorkan pemerintah," kata dia di Jakarta, Senin (26/5/2014).
Menurutnya, pemerintah harus melakukan terobosan dan langkah tepat guna mengantisipasi besaran penambahan subsidi energi. Dia menyarankan agar pemerintah mengurangi beban subsidi, sehingga bisa menyehatkan anggaran.
"Saya sarankan subsidi harus dikurangi bukannya ditambah. Mungkin saat ini bisa ke level Rp445 triliun, besok atau tahun depan bakal meningkat Rp500 triliun," tuturnya.
Enny meminta pemerintah menekan segala bentul penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan. Banyaknya penyerapan BBM bersubsidi di sektor industri, perkebunan dan pertambangan dituding sebagai faktor penyebab naiknya subsidi BBM.
"Pemerintag harus berantas kebocoran BBM bersubsidi yang terserap ke sektor industri dan perkebunan. Itu langkah low enforcement yakni cermati soal volumenya. Harus ditekan konsumsi BBM bersubsidi," katanya.
Seperti diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPR tengah membahas besaran subsidi energi dalam APBN-P 2014. Perubahan besaran subsidi energi ini diakui bakal mengarah terhadap penambahan anggaran ke level Rp445 triliun dari Rp310 triliun.
(izz)
Lihat Juga :
