BI Nilai DKI Paling Cepat dalam Gerakan Non Tunai
Selasa, 12 Agustus 2014 - 16:42 WIB
BI Nilai DKI Paling Cepat dalam Gerakan Non Tunai
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah saat ini tengah menggalakkan gerakan pembayaran non tunai di Indonesia. Di mana, DKI Jakarta menjadi kota pertama untuk menyebarkan gerakan tersebut.
Dia mengatakan, Jakarta dipilih menjadi kota pertama dalam penyebaran pembayaran menggunakan kartu debet atau ATM, lantaran pemerintah daerah (Pemda) Jakarta dinilai cekatan dan cepat dalam hal itu.
"DKI paling cepat gerakan non tunai, karena Pemdanya melakukan upaya perbaikan terus menerus," ujarnya di SMK 38 Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Menurutnya, saat ini anggaran Pemda DKI Jakarta pun sudah dikeluarkan secara non tunai. Bahkan dipersyaratkan untuk pembayaran mulai Rp100 juta harus dilakukan dengan non tunai.
"Pembayaran gaji karyawannya sudah non tunai, jadi dimasukkan ke rekening. Bukan dalam amplop. Itu contoh gerakan nasional non tunai," katanya.
Selain itu, lanjut Agus, pembayaran pajak untuk kendaraan bermotor pun semua diarahkan untuk menggunakan pembayaran non tunai. Hal ini dinilai akan membuat ekonomi DKI Jakarta semakin transparan dan penuh tanggung jawab.
"Retribusi juga sudah non tunai, sampai keluarga di rusun (rumah susun) membayar dengan non tunai. PKL (Pedagang Kaki Lima) sedang dipersiapkan untuk bayar retribusi secara non tunai. Ini akan membuat ekonomi Pemda semakin transparan dan penuh tanggung jawab. Serta bisa menghindari praktik kebocoran dana," pungkas dia.
Dia mengatakan, Jakarta dipilih menjadi kota pertama dalam penyebaran pembayaran menggunakan kartu debet atau ATM, lantaran pemerintah daerah (Pemda) Jakarta dinilai cekatan dan cepat dalam hal itu.
"DKI paling cepat gerakan non tunai, karena Pemdanya melakukan upaya perbaikan terus menerus," ujarnya di SMK 38 Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Menurutnya, saat ini anggaran Pemda DKI Jakarta pun sudah dikeluarkan secara non tunai. Bahkan dipersyaratkan untuk pembayaran mulai Rp100 juta harus dilakukan dengan non tunai.
"Pembayaran gaji karyawannya sudah non tunai, jadi dimasukkan ke rekening. Bukan dalam amplop. Itu contoh gerakan nasional non tunai," katanya.
Selain itu, lanjut Agus, pembayaran pajak untuk kendaraan bermotor pun semua diarahkan untuk menggunakan pembayaran non tunai. Hal ini dinilai akan membuat ekonomi DKI Jakarta semakin transparan dan penuh tanggung jawab.
"Retribusi juga sudah non tunai, sampai keluarga di rusun (rumah susun) membayar dengan non tunai. PKL (Pedagang Kaki Lima) sedang dipersiapkan untuk bayar retribusi secara non tunai. Ini akan membuat ekonomi Pemda semakin transparan dan penuh tanggung jawab. Serta bisa menghindari praktik kebocoran dana," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
