Pegawai Merpati Akan Kembali Sambangi BUMN Besok
Rabu, 13 Agustus 2014 - 16:34 WIB
Pegawai Merpati Akan Kembali Sambangi BUMN Besok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Koordinator Aksi Demo Damai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Purwanto mengatakan, rombongan pegawai perusahaan berplat merah ini akan kembali mendatangi Kementerian BUMN esok hari.
Hal ini lantaran pihaknya mendapatkan fakta bahwa Kementerian yang dibawahi oleh Dahlan Iskan ini belum mengajukan surat rekomendasi terkait pembayaran hak normatif pegawai kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Besok mau diusulkan BUMN. Kita akan mendesak BUMN, diutamakan gaji, THR Dan hak normatifnya," jelas dia di Kantor Kemenkeu Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Dia mengatakan, pihaknya akan menyambangi Kementerian BUMN untuk mendesak pembayaran gaji dari 1.400 karyawan yang kurang lebih sebesar Rp200 miliar.
"Totalnya sudah 9,5 kali gaji, perbulannya rata-rata Rp20 miliar, sehingga kalau totalnya sekitar Rp200 miliar yang harus dbayarkan gaji plus THR," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, surat keputusan pembayaran hak normatif karyawan yang menyangkut pembayaran gaji serta THR itu, dapat memperpanjang kehidupan pegawai MNA. "Kita minta surat, khusus pengajuan penyelesaian hak normatif pegawai," sebutnya.
Hal ini dikarenakan yang dapat mengeluarkan surat rekomendasi tersebut adalah Kementerian BUMN, sementara Kemenkeu hanya memproses surat rekomendasi tersebut untuk kemudian diajukan ke DPR.
"Dari Kemenkeu inisiator niat baik harus diselesaikan di kementerian BUMN. Kemenkeu akan berproses dan berkoordinasi dengan DPR," tandas Purwanto.
Hal ini lantaran pihaknya mendapatkan fakta bahwa Kementerian yang dibawahi oleh Dahlan Iskan ini belum mengajukan surat rekomendasi terkait pembayaran hak normatif pegawai kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Besok mau diusulkan BUMN. Kita akan mendesak BUMN, diutamakan gaji, THR Dan hak normatifnya," jelas dia di Kantor Kemenkeu Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Dia mengatakan, pihaknya akan menyambangi Kementerian BUMN untuk mendesak pembayaran gaji dari 1.400 karyawan yang kurang lebih sebesar Rp200 miliar.
"Totalnya sudah 9,5 kali gaji, perbulannya rata-rata Rp20 miliar, sehingga kalau totalnya sekitar Rp200 miliar yang harus dbayarkan gaji plus THR," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, surat keputusan pembayaran hak normatif karyawan yang menyangkut pembayaran gaji serta THR itu, dapat memperpanjang kehidupan pegawai MNA. "Kita minta surat, khusus pengajuan penyelesaian hak normatif pegawai," sebutnya.
Hal ini dikarenakan yang dapat mengeluarkan surat rekomendasi tersebut adalah Kementerian BUMN, sementara Kemenkeu hanya memproses surat rekomendasi tersebut untuk kemudian diajukan ke DPR.
"Dari Kemenkeu inisiator niat baik harus diselesaikan di kementerian BUMN. Kemenkeu akan berproses dan berkoordinasi dengan DPR," tandas Purwanto.
(gpr)
Lihat Juga :
