BI: Target Defisit Transaksi Berjalan 2015 Ketinggian
Sabtu, 16 Agustus 2014 - 11:55 WIB
BI: Target Defisit Transaksi Berjalan 2015 Ketinggian
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015 menetapkan target neraca defisit transaksi berjalan tahun depan sebesar 2,32% atau Rp257,6 triliun dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai target itu terlalu tinggi. Sebab, selama satu dekade kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rata-rata defisit transaksi berjalan selalu di bawah 2%.
"Jadi 2,32% itu cukup tinggi dan itu menunjukkan bawha fiskal space-nya tidak besar. Kita harus ingat bahwa UU Keuangan Negara, defisit itu tidak boleh lebih dari 3%," ujarnya usai acara Pidato Kenegaraan RAPBN 2015 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Dia memprediksi akan ada pembahasan dengan DPR terkait target defisit transaksi berjalan tersebut. Selain itu, jika belanja negara dipotong serta penerimaan negara ditingkatkan akan lebih baik.
"Dan, APBD kalau dikonsolidasi itu kira-kira 0,5%. Jadi, kalau 0,5% ditambah 2,32% kan jadi 2,82%. Itu yang nanti akan mendapatkan pembahasan besar saya duga di DPR," imbuhnya.
Lebih lanjut, Agus menuturkan, untuk belanja negara yang perlu mendapatkan prioritas pemotongan adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) atau subsidi listrik dan energi. Sebab, hingga saat ini subsidi BBM sudah mencapai Rp360 triliun.
"Dan, kalau seandainya itu bisa dilakukan pembahasan, bisa terjadi jumlah yang lebih optimal. Kita mengikuti ketika pembahasan pendahuluan APBN 2015, pemerintah dan DPR sepakat bahwa subsidi BBM itu harus diarahkan kepada individu yang memerlukan, atau yang miskin. Tidak subsidi ke harga. Jadi, saya duga nanti di dalam pembahasan dengan DPR akan dibahas itu," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai target itu terlalu tinggi. Sebab, selama satu dekade kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rata-rata defisit transaksi berjalan selalu di bawah 2%.
"Jadi 2,32% itu cukup tinggi dan itu menunjukkan bawha fiskal space-nya tidak besar. Kita harus ingat bahwa UU Keuangan Negara, defisit itu tidak boleh lebih dari 3%," ujarnya usai acara Pidato Kenegaraan RAPBN 2015 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Dia memprediksi akan ada pembahasan dengan DPR terkait target defisit transaksi berjalan tersebut. Selain itu, jika belanja negara dipotong serta penerimaan negara ditingkatkan akan lebih baik.
"Dan, APBD kalau dikonsolidasi itu kira-kira 0,5%. Jadi, kalau 0,5% ditambah 2,32% kan jadi 2,82%. Itu yang nanti akan mendapatkan pembahasan besar saya duga di DPR," imbuhnya.
Lebih lanjut, Agus menuturkan, untuk belanja negara yang perlu mendapatkan prioritas pemotongan adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) atau subsidi listrik dan energi. Sebab, hingga saat ini subsidi BBM sudah mencapai Rp360 triliun.
"Dan, kalau seandainya itu bisa dilakukan pembahasan, bisa terjadi jumlah yang lebih optimal. Kita mengikuti ketika pembahasan pendahuluan APBN 2015, pemerintah dan DPR sepakat bahwa subsidi BBM itu harus diarahkan kepada individu yang memerlukan, atau yang miskin. Tidak subsidi ke harga. Jadi, saya duga nanti di dalam pembahasan dengan DPR akan dibahas itu," jelasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
