APBN 2015 Harus Prioritaskan Infrastruktur dan Pangan
APBN 2015 Harus Prioritaskan Infrastruktur dan Pangan
A
A
A
JAKARTA - Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai belum merinci anggaran untuk kesejahteraan rakyat.
Padahal, RAPBN 2015 harus fokus kepada kepentingan rakyat seperti infrastruktur dan kedaulatan pangan.
"APBN 2015 ini seharusnya menjadi perubahan yang baik, artinya pembagunan sistem juga harus berjalan baik untuk kebaikan rakyat. Sebab, APBN tidak boleh hanya untuk memenuhi hajat dan kegiatan yang sifatnya rutinitas, namun harus bisa membuat perubahan," kata Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Sukiman dalam siaran pers di Jakarta, selasa (19/8/2014).
Menurutnya, APBN harus mengedepankan kepentingan rakyat, khususnya terkait infrastruktur yang berada di daerah tertinggal. Tujuannya agar jurang pemisah antara pulau Jawa dan non pulau Jawa yang selama ini terentang lebar semakin dipersempit,
Selain itu, lanjut dia, prioritas kedaulatan pangan harus dikedepankan dan harus menjadi tolak ukur di negara ini, termasuk perhatian serius dalam hal subsidi pupuk bagi petani.
"Agar negara ini tidak terus-terusan tergantung kepada impor," ucap anggota Komisi IV DPR ini.
Sementara, Anggota DPR lainnya, Ecky Awal Muharam mengatakan, harus ada perbaikan besar-besaran dalam konsep pertanian selama ini, agar bisa menghasilkan sesuatu yang baru dalam pertanian.
Pemerintah ke depan harus lebih memfokuskan dalam bidang pertanian. "Perbaikan pertanian harus langsung dikontrol dari pusat," tegas Ecky.
Untuk diketahui, dalam postur RAPBN 2015 seperti pendapatan negara direncanakan Rp1.762,29 triliun, atau naik 7,8% dari APBN Perubahan 2014, sedangkan anggaran belanja direncanakan Rp2.019,86 triliun, atau naik 7,6% dari APBN Perubahan 2014.
Melihat hal itu, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 menjadi Rp257,57 triliun atau 2,32% dari produk domestik bruto (PDB).
Padahal, RAPBN 2015 harus fokus kepada kepentingan rakyat seperti infrastruktur dan kedaulatan pangan.
"APBN 2015 ini seharusnya menjadi perubahan yang baik, artinya pembagunan sistem juga harus berjalan baik untuk kebaikan rakyat. Sebab, APBN tidak boleh hanya untuk memenuhi hajat dan kegiatan yang sifatnya rutinitas, namun harus bisa membuat perubahan," kata Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Sukiman dalam siaran pers di Jakarta, selasa (19/8/2014).
Menurutnya, APBN harus mengedepankan kepentingan rakyat, khususnya terkait infrastruktur yang berada di daerah tertinggal. Tujuannya agar jurang pemisah antara pulau Jawa dan non pulau Jawa yang selama ini terentang lebar semakin dipersempit,
Selain itu, lanjut dia, prioritas kedaulatan pangan harus dikedepankan dan harus menjadi tolak ukur di negara ini, termasuk perhatian serius dalam hal subsidi pupuk bagi petani.
"Agar negara ini tidak terus-terusan tergantung kepada impor," ucap anggota Komisi IV DPR ini.
Sementara, Anggota DPR lainnya, Ecky Awal Muharam mengatakan, harus ada perbaikan besar-besaran dalam konsep pertanian selama ini, agar bisa menghasilkan sesuatu yang baru dalam pertanian.
Pemerintah ke depan harus lebih memfokuskan dalam bidang pertanian. "Perbaikan pertanian harus langsung dikontrol dari pusat," tegas Ecky.
Untuk diketahui, dalam postur RAPBN 2015 seperti pendapatan negara direncanakan Rp1.762,29 triliun, atau naik 7,8% dari APBN Perubahan 2014, sedangkan anggaran belanja direncanakan Rp2.019,86 triliun, atau naik 7,6% dari APBN Perubahan 2014.
Melihat hal itu, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 menjadi Rp257,57 triliun atau 2,32% dari produk domestik bruto (PDB).
(izz)
Explore More