Ruang Gerak Fiskal Pemerintah Baru Harus Diperlebar

Kamis, 21 Agustus 2014 - 14:33 WIB
Ruang Gerak Fiskal Pemerintah...
Ruang Gerak Fiskal Pemerintah Baru Harus Diperlebar
A A A
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan bahwa pemerintah baru seharusnya dapat diberikan ruang gerak yang banyak. Termasuk ruang gerak fiskal harus diperlebar.

"Ya, itu lebih enak dan betul-betul ruang geraknya sangat banyak, tapi kalau diambil atau dihabiskan pemerintah sekarang malah kasihan, pemerintah baru tidak ada space untuk melakukan penyesuaian," ujar dia di gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Untuk itu, lanjut Askolani, sebaiknya gunakan yang lain untuk menjalankan visi program pemeritahan yang baru. Semua itu intinya harus dilihat secara positif, tidak ada yang negatif.

Dia menjelaskan, jika melihat dari kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), itu semua tergantung diskusi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden terpilih.

"Nah, kita belum tahu itu tergantung diskusi Presiden sekarang dengan calon presiden baru, semua tidak ada yang enggak mungkin, semua tergantung konstelasinya," katanya.

Menurut Askolani, banyak spekulasi yang menyebutkan angka pasti kenaikan harga BBM, meskipun belum di diskusikan.

"Ini banyak spekulasinya, tapi kita harus melakukan beberapa hal dulu, dari mulai menghitung banyaknya, tergantung kurangi volume berapa, naikin harga. Untuk angka kenaikannya sendiri, banyak angkanya, mau Rp500, Rp1.000, Rp1.500, Rp2.000, banyak sekali," terang dia.
(izz)
Berita Terkait
Pidato Presiden Tentang...
Pidato Presiden Tentang APBN Tahun anggaran 2025 di Sidang Paripurna DPR
Alokasi Dana Pendidikan...
Alokasi Dana Pendidikan dalam RAPBN 2021 Harus Sentuh Pesantren Demi Pemerataan
Fraksi PAN Berikan Pandangan...
Fraksi PAN Berikan Pandangan Kebijakan Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal RAPBN 2021
RAPBN 2023, Ini 5 Fokus...
RAPBN 2023, Ini 5 Fokus Pemerintahan Jokowi
Disetujui DPR, Ini Asumsi-Asumsi...
Disetujui DPR, Ini Asumsi-Asumsi dalam RAPBN 2021
Ekonom Indef Sebut RAPBN...
Ekonom Indef Sebut RAPBN 2021 Aneh dan Tidak Kokoh, Kok?
Berita Terkini
Resmi Jadi Bank Emas,...
Resmi Jadi Bank Emas, Pegadaian Salurkan PMK Emas ke PT Lotus Lingga Pratama
19 menit yang lalu
PBJT Jasa Kesenian dan...
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, Berikut Objek Pajak dan Besaran Tarifnya
56 menit yang lalu
Inilah 5 Aplikasi Kripto...
Inilah 5 Aplikasi Kripto Terlengkap di Indonesia
1 jam yang lalu
Harga Emas Antam Terperosok...
Harga Emas Antam Terperosok Rp14.000 per Gram, Berikut Rinciannya
1 jam yang lalu
Vietnam Bakal Bangun...
Vietnam Bakal Bangun Pabrik Mobil Listrik di Indonesia, Rosan: Mereka Sangat Serius
3 jam yang lalu
Pengangguran di Singapura...
Pengangguran di Singapura Bakal Dapat Gaji Rp74 Juta per Bulan, Termasuk Korban PHK
4 jam yang lalu
Infografis
Ukraina Harus Setor...
Ukraina Harus Setor Logam Tanah Jarang jika Ingin Dibantu AS
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved