Ruang Gerak Fiskal Pemerintah Baru Harus Diperlebar

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan bahwa pemerintah baru seharusnya dapat diberikan ruang gerak yang banyak. Termasuk ruang gerak fiskal harus diperlebar.

"Ya, itu lebih enak dan betul-betul ruang geraknya sangat banyak, tapi kalau diambil atau dihabiskan pemerintah sekarang malah kasihan, pemerintah baru tidak ada space untuk melakukan penyesuaian," ujar dia di gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Untuk itu, lanjut Askolani, sebaiknya gunakan yang lain untuk menjalankan visi program pemeritahan yang baru. Semua itu intinya harus dilihat secara positif, tidak ada yang negatif.

Dia menjelaskan, jika melihat dari kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), itu semua tergantung diskusi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden terpilih.

"Nah, kita belum tahu itu tergantung diskusi Presiden sekarang dengan calon presiden baru, semua tidak ada yang enggak mungkin, semua tergantung konstelasinya," katanya.

Menurut Askolani, banyak spekulasi yang menyebutkan angka pasti kenaikan harga BBM, meskipun belum di diskusikan.

"Ini banyak spekulasinya, tapi kita harus melakukan beberapa hal dulu, dari mulai menghitung banyaknya, tergantung kurangi volume berapa, naikin harga. Untuk angka kenaikannya sendiri, banyak angkanya, mau Rp500, Rp1.000, Rp1.500, Rp2.000, banyak sekali," terang dia.