Ruang Gerak Fiskal Pemerintah Baru Harus Diperlebar

Kamis, 21 Agustus 2014 - 14:33 WIB
Ruang Gerak Fiskal Pemerintah...
Ruang Gerak Fiskal Pemerintah Baru Harus Diperlebar
A A A
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan bahwa pemerintah baru seharusnya dapat diberikan ruang gerak yang banyak. Termasuk ruang gerak fiskal harus diperlebar.

"Ya, itu lebih enak dan betul-betul ruang geraknya sangat banyak, tapi kalau diambil atau dihabiskan pemerintah sekarang malah kasihan, pemerintah baru tidak ada space untuk melakukan penyesuaian," ujar dia di gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Untuk itu, lanjut Askolani, sebaiknya gunakan yang lain untuk menjalankan visi program pemeritahan yang baru. Semua itu intinya harus dilihat secara positif, tidak ada yang negatif.

Dia menjelaskan, jika melihat dari kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), itu semua tergantung diskusi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden terpilih.

"Nah, kita belum tahu itu tergantung diskusi Presiden sekarang dengan calon presiden baru, semua tidak ada yang enggak mungkin, semua tergantung konstelasinya," katanya.

Menurut Askolani, banyak spekulasi yang menyebutkan angka pasti kenaikan harga BBM, meskipun belum di diskusikan.

"Ini banyak spekulasinya, tapi kita harus melakukan beberapa hal dulu, dari mulai menghitung banyaknya, tergantung kurangi volume berapa, naikin harga. Untuk angka kenaikannya sendiri, banyak angkanya, mau Rp500, Rp1.000, Rp1.500, Rp2.000, banyak sekali," terang dia.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR Bahas Laporan Keuangan Pemerintah dan RAPBN 2026
Pidato Presiden Tentang...
Pidato Presiden Tentang APBN Tahun anggaran 2025 di Sidang Paripurna DPR
Banggar DPR Setujui...
Banggar DPR Setujui Postur Terbaru RAPBN 2026, Belanja Negara Naik Rp56,2 Triliun
Alokasi Dana Pendidikan...
Alokasi Dana Pendidikan dalam RAPBN 2021 Harus Sentuh Pesantren Demi Pemerataan
RAPBN 2023, Ini 5 Fokus...
RAPBN 2023, Ini 5 Fokus Pemerintahan Jokowi
Disetujui DPR, Ini Asumsi-Asumsi...
Disetujui DPR, Ini Asumsi-Asumsi dalam RAPBN 2021
Berita Terkini
Kredit Perbankan Juni...
Kredit Perbankan Juni 2026 Tumbuh 12,67%, BI Optimistis Capai Target Tahun Ini
15 menit yang lalu
Tips MotionTrade: Kenali...
Tips MotionTrade: Kenali Risiko Investasi Reksa Dana sebelum Mulai Berinvestasi
28 menit yang lalu
KAI Logistik Kelola...
KAI Logistik Kelola 8,7 Juta Ton Angkutan Barang di Semester I 2026
1 jam yang lalu
Transaksi BI-FAST Capai...
Transaksi BI-FAST Capai 1,53 Miliar di Triwulan II 2026, Nilainya Tembus Rp3.777 Triliun
1 jam yang lalu
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Integrasikan Penanganan Stunting dan Pemberdayaan UMKM
1 jam yang lalu
Heboh Surat Dinas ke...
Heboh Surat Dinas ke AS dengan Keluarga Bocor, Menteri PU: Saya Nggak Jadi Berangkat
1 jam yang lalu
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Bakal Bangun 11 Rusun Baru, Ini Lokasinya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved