Kriteria Investor Panas Bumi Pilihan Pemerintah
Selasa, 26 Agustus 2014 - 17:54 WIB
Kriteria Investor Panas Bumi Pilihan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan kriteria krusial dalam menjaring para investor yang mengikuti lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Rida Mulyana menyebutkan, pemerintah bakal secara serius mencari perusahaan yang berkomitmen merealisasikan proyek dari pemenang WKP.
"Jadi bukan yang abal-abal. Pengaturannya sangat ketat bagi calon pemenang nantinya," katanya di Gedung DPR, Selasa (26/8/2014).
Pemerintah menilai akan menolak perusahaan yang hanya bermain di bursa efek untuk mendapatkan modal dari publik melalui pelepasan saham. Ia mengklaim perusahaan yang seperti ini minim komitmen dalam menjalankan proyek.
"Kalau hanya untuk bermain di bursa efek tentu enggak dipilih. Tentunya kami saring ketat dan bisa berkomitmen serius," ucap Rida.
Dia menambahkan, selain kriteria itu, pemerintah memberi batasan waktu dalam menyelesaikan pembangunan PLTP. Bila waktu yang ditentukan dan disepakati tak dijalankan sesuai ketetapan, maka pemerintah berhak mencabut izin pengembangan WKP yang dimenangkan.
Dari sisi pemerintah, Rida menuturkan, lelang bakal dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga proses penentuan pemenang tak menjadi berlarut-larut.
"Transparansi dan akuntabilitas dalam pelelangan kita perbaiki. Jadi dikasih waktu harus fix enggak boleh berlarut-larut. Sebelumnya aturannya enggak terlalu ketat sehingga sekarang kita perbaiki," tutur dia.
Pasca RUU Panas Bumi disahkan ke dalam UU, pemerintah tengah menanti respons investor untuk ikut ambil bagian dalam merealisasikan pembangunan PLTP. Diharapkan melalui pengesahan UU Panas Bumi, pembangunan PLTP bisa tumbuh secara masif.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Rida Mulyana menyebutkan, pemerintah bakal secara serius mencari perusahaan yang berkomitmen merealisasikan proyek dari pemenang WKP.
"Jadi bukan yang abal-abal. Pengaturannya sangat ketat bagi calon pemenang nantinya," katanya di Gedung DPR, Selasa (26/8/2014).
Pemerintah menilai akan menolak perusahaan yang hanya bermain di bursa efek untuk mendapatkan modal dari publik melalui pelepasan saham. Ia mengklaim perusahaan yang seperti ini minim komitmen dalam menjalankan proyek.
"Kalau hanya untuk bermain di bursa efek tentu enggak dipilih. Tentunya kami saring ketat dan bisa berkomitmen serius," ucap Rida.
Dia menambahkan, selain kriteria itu, pemerintah memberi batasan waktu dalam menyelesaikan pembangunan PLTP. Bila waktu yang ditentukan dan disepakati tak dijalankan sesuai ketetapan, maka pemerintah berhak mencabut izin pengembangan WKP yang dimenangkan.
Dari sisi pemerintah, Rida menuturkan, lelang bakal dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga proses penentuan pemenang tak menjadi berlarut-larut.
"Transparansi dan akuntabilitas dalam pelelangan kita perbaiki. Jadi dikasih waktu harus fix enggak boleh berlarut-larut. Sebelumnya aturannya enggak terlalu ketat sehingga sekarang kita perbaiki," tutur dia.
Pasca RUU Panas Bumi disahkan ke dalam UU, pemerintah tengah menanti respons investor untuk ikut ambil bagian dalam merealisasikan pembangunan PLTP. Diharapkan melalui pengesahan UU Panas Bumi, pembangunan PLTP bisa tumbuh secara masif.
(gpr)
Lihat Juga :
