SBY-Jokowi Akan Bahas RAPBN 2015 di Bali
Selasa, 26 Agustus 2014 - 18:57 WIB
SBY-Jokowi Akan Bahas RAPBN 2015 di Bali
A
A
A
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rencananya akan melakukan pertemuan dengan Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu 27 Agustus 2014 di Bali.
Deputi Rumah Transisi Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), Hasto Kristianto mengatakan, keduanya akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.
Menurut Hasto, pertemuan SBY dengan Jokowi itu merupakan hal yang wajar. "Apalagi proses transisi kepemimpinan akan dilembagakan sebagai tradisi pendewasaan kehidupan demokrasi kita," ujar Hasto di rumah transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2014).
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya menyambut baik niat Presiden SBY yang ingin melakukan pertemuan dengan Jokowi. "Bahkan kami dengar beberapa menteri dipersiapkan untuk menjalin komunikasi dengan kantor transisi ini," ungkapnya.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah mempersiapkan hal yang fundamental saat ini. "SBY juga sudah tegaskan tak mau bebani pemerintahan baru. Hal itulah yang akan dibahas, selain RAPBN 2015 dan realisasi APBN 2014," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR IR dari Fraksi PDI Perjuangan, Nusyirwan Soejono, menilai struktur RAPBN 2015 yang telah disampaikan Presiden SBY akan menimbulkan banyak masalah terhadap pemerintahan baru mendatang.
"Sempitnya ruang gerak fiskal-moneter dalam RAPBN 2015 menjadi kendala utama pemerintahan baru," tegas Nusyirwan di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, meskipun penyusunan RAPBN 2015 masih bersifat baseline, tetap saja pemerintahan baru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan program-program utamanya bila rancangan itu tetap diteruskan.
Dia memberi contoh, RAPBN 2015 mengandung beban besar yakni subsidi energi yakni Rp363,5 triliun dan pembayaran bunga utang Rp154 triliun. "Ini adalah problem yang dihibahkan kepada pemerintahan baru nanti," imbuhnya.
Untuk itu, dia mengusulkan agar RAPBN 2015 perlu diperbaiki dengan melaksanakan penajaman atau prioritas program. Selain itu, harus dilakukan upaya-upaya mengurangi hambatan koordinasi dan lamanya pengambilan keputusan.
Deputi Rumah Transisi Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), Hasto Kristianto mengatakan, keduanya akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.
Menurut Hasto, pertemuan SBY dengan Jokowi itu merupakan hal yang wajar. "Apalagi proses transisi kepemimpinan akan dilembagakan sebagai tradisi pendewasaan kehidupan demokrasi kita," ujar Hasto di rumah transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2014).
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya menyambut baik niat Presiden SBY yang ingin melakukan pertemuan dengan Jokowi. "Bahkan kami dengar beberapa menteri dipersiapkan untuk menjalin komunikasi dengan kantor transisi ini," ungkapnya.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah mempersiapkan hal yang fundamental saat ini. "SBY juga sudah tegaskan tak mau bebani pemerintahan baru. Hal itulah yang akan dibahas, selain RAPBN 2015 dan realisasi APBN 2014," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR IR dari Fraksi PDI Perjuangan, Nusyirwan Soejono, menilai struktur RAPBN 2015 yang telah disampaikan Presiden SBY akan menimbulkan banyak masalah terhadap pemerintahan baru mendatang.
"Sempitnya ruang gerak fiskal-moneter dalam RAPBN 2015 menjadi kendala utama pemerintahan baru," tegas Nusyirwan di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, meskipun penyusunan RAPBN 2015 masih bersifat baseline, tetap saja pemerintahan baru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan program-program utamanya bila rancangan itu tetap diteruskan.
Dia memberi contoh, RAPBN 2015 mengandung beban besar yakni subsidi energi yakni Rp363,5 triliun dan pembayaran bunga utang Rp154 triliun. "Ini adalah problem yang dihibahkan kepada pemerintahan baru nanti," imbuhnya.
Untuk itu, dia mengusulkan agar RAPBN 2015 perlu diperbaiki dengan melaksanakan penajaman atau prioritas program. Selain itu, harus dilakukan upaya-upaya mengurangi hambatan koordinasi dan lamanya pengambilan keputusan.
(gpr)
Lihat Juga :
