Ruang Fiskal Sempit, Ekonomi Tradisional Terbengkalai
Senin, 08 September 2014 - 12:06 WIB
Ruang Fiskal Sempit, Ekonomi Tradisional Terbengkalai
A
A
A
JAKARTA - Mantan Komisaris PT Pertamina (Persero) Umar Said mengatakan, Indonesia memiliki dua tipe sektor ekonomi, yaitu modern dan tradisional. Sektor ekonomi modern tidak membutuhkan bantuan seperti subsidi, sebab pertumbuhannya 6%.
Dia mengatakan, yang butuh perhatian khusus yakni sektor tradisional. Di mana sektor ini di dalamnya terdapat usaha-usaha yang dijalankan rakyat kecil. Misalnya peternakan rakyat, perikanan rakyat, pedagang kaki lima atau mereka yang merasa kalah dan tidak mampu bersaing sehingga membuka usaha mikro.
"Sektor tradisional menjadi kantong kemiskinan, sehingga terlihat jelas kesenjangan yang makin meningkat," ujarnya di Grand Sahid Hotel Jakarta, Senin (8/9/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, angka kesenjangan di Indonesia berada pada posisi 0,41%, bahkan sejak 2011 tak kunjung mengalami perbaikan. Karena itu, pemerintah harus mengurangi kesenjangan dan membuat sektor tradisional ini dapat lebih makmur.
"Apa bantuannya? Pemerintah bisa memberikan bantuan sarana produksi, modal kerja, akses pasar, jaminan harga, teknologi, manajemen, asuransi gagal produksi," tutur Umar.
Pemerintah juga dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong sektor tradisional ini. Namun masalahnya, dalam APBN 2015 tak ada ruang fiskal yang cukup.
Sebab itu, dia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah baru untuk menurunkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilakukan dan merupakan jalan paling efektif untuk menciptakan ruang fiskal yang cukup.
"Kita bisa saja utang, tapi nanti kemakan sama bunga. Mau enggak mau harus memakai APBN, tapi fiskal space 2015 nampaknya enggak ada ruang. Hanya dari subsidi BBM harus diturunkan jalan satu-satunya. Enggak harus dihapuskan, naikkan saja harganya," ujarnya.
Umar menagatakan, jika harga BBM subsidi dinaikkan sebesar Rp1.000 per liter, maka harganya akan naik menjadi Rp7.500. Dia meyakini, kenaikan harga BBM tersebut tak akan membuat masyarakat berpindah dan tidak menggunakan premium subsidi lagi.
"Yang beli juga pasti masih banyak walaupun dinaikkan, dari pada harus antre lama. Selain itu, tambahannya bisa dialihkan buat membantu sektor tradisional tadi," pungkas dia.
Dia mengatakan, yang butuh perhatian khusus yakni sektor tradisional. Di mana sektor ini di dalamnya terdapat usaha-usaha yang dijalankan rakyat kecil. Misalnya peternakan rakyat, perikanan rakyat, pedagang kaki lima atau mereka yang merasa kalah dan tidak mampu bersaing sehingga membuka usaha mikro.
"Sektor tradisional menjadi kantong kemiskinan, sehingga terlihat jelas kesenjangan yang makin meningkat," ujarnya di Grand Sahid Hotel Jakarta, Senin (8/9/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, angka kesenjangan di Indonesia berada pada posisi 0,41%, bahkan sejak 2011 tak kunjung mengalami perbaikan. Karena itu, pemerintah harus mengurangi kesenjangan dan membuat sektor tradisional ini dapat lebih makmur.
"Apa bantuannya? Pemerintah bisa memberikan bantuan sarana produksi, modal kerja, akses pasar, jaminan harga, teknologi, manajemen, asuransi gagal produksi," tutur Umar.
Pemerintah juga dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong sektor tradisional ini. Namun masalahnya, dalam APBN 2015 tak ada ruang fiskal yang cukup.
Sebab itu, dia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah baru untuk menurunkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilakukan dan merupakan jalan paling efektif untuk menciptakan ruang fiskal yang cukup.
"Kita bisa saja utang, tapi nanti kemakan sama bunga. Mau enggak mau harus memakai APBN, tapi fiskal space 2015 nampaknya enggak ada ruang. Hanya dari subsidi BBM harus diturunkan jalan satu-satunya. Enggak harus dihapuskan, naikkan saja harganya," ujarnya.
Umar menagatakan, jika harga BBM subsidi dinaikkan sebesar Rp1.000 per liter, maka harganya akan naik menjadi Rp7.500. Dia meyakini, kenaikan harga BBM tersebut tak akan membuat masyarakat berpindah dan tidak menggunakan premium subsidi lagi.
"Yang beli juga pasti masih banyak walaupun dinaikkan, dari pada harus antre lama. Selain itu, tambahannya bisa dialihkan buat membantu sektor tradisional tadi," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
