Kuota BBM Subsidi 2015 Disepakati 46-47 Juta Kl
Senin, 15 September 2014 - 15:59 WIB
Kuota BBM Subsidi 2015 Disepakati 46-47 Juta Kl
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dan Komisi VII DPR akhirnya menyepakati kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 46-47 juta kiloliter (kl).
"Bagaimana? Sepakat semua ya. Kuota BBM Bersubsidi dipatok dalam range 46-47 juta kl," kata Ketua Pimpinan Rapat Kerja (Raker), Milton Pakpahan di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2014). (Baca: Ini Kesepakatan Asumsi Makro Sektor Energi 2015).
Penetapan itu cukup alot. Komisi VII meminta pemerintah mengurangi kuota BBM bersubsidi. Hal ini agar beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 tidak terlalu besar.
Karena itu, Komisi VII DPR sepakat memberikan range penetapan kuota BBM bersubsidi sebesar 46-47 juta kl, dari usulan pemerintah sebesar 48 juta kl.
"Ada baiknya penetapan kuota BBM bersubsidi ini mempertimbangkan upaya penghematan dari pemerintah. Saya usulkan biar di-range sebesar 46-48 juta kl," ujarnya.
Namun, usulan ini mendapat tentangan dari beberapa anggota Komisi VII DPR. Salah satunya Effendi Simbolon, yang meminta pemerintah berkeyakinan dalam menentukan besaran kuota BBM bersubsidi.
"Kalau 46 juta kl ya dijalankan. Jangan ada range seperti itu. Berapa hal yang bisa dipastikan dijalankan itu yang ditentukan," kata Effendi.
Kendati demikian, semua fraksi di Komisi VII DPR sepakat agar penetapan kuota BBM bersubsidi dalam RAPBN 2015 dipatok dalam range besaran tertentu.
"Saya sepakat dibentuk range. Batas bawah sebesar 46 juta kl saya setuju. Namun, yang batas atas ini jangan 48 juta kl," ujar Anggota DPR Fraksi PKS Komisi VII, Ismayatun.
Dia berharap agar besaran range ini dipatok sebesar 46-47 juta kl. Hal ini agar pemerintah memiliki ruang melakukan kalkulasi dan upaya menghemat struktur belanja subsidi dalam APBN. Dari hasil perdebatan yang cukup alot, akhirnya DPR mematok kuota BBM bersubsidi di angka tersebut.
"Bagaimana? Sepakat semua ya. Kuota BBM Bersubsidi dipatok dalam range 46-47 juta kl," kata Ketua Pimpinan Rapat Kerja (Raker), Milton Pakpahan di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2014). (Baca: Ini Kesepakatan Asumsi Makro Sektor Energi 2015).
Penetapan itu cukup alot. Komisi VII meminta pemerintah mengurangi kuota BBM bersubsidi. Hal ini agar beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 tidak terlalu besar.
Karena itu, Komisi VII DPR sepakat memberikan range penetapan kuota BBM bersubsidi sebesar 46-47 juta kl, dari usulan pemerintah sebesar 48 juta kl.
"Ada baiknya penetapan kuota BBM bersubsidi ini mempertimbangkan upaya penghematan dari pemerintah. Saya usulkan biar di-range sebesar 46-48 juta kl," ujarnya.
Namun, usulan ini mendapat tentangan dari beberapa anggota Komisi VII DPR. Salah satunya Effendi Simbolon, yang meminta pemerintah berkeyakinan dalam menentukan besaran kuota BBM bersubsidi.
"Kalau 46 juta kl ya dijalankan. Jangan ada range seperti itu. Berapa hal yang bisa dipastikan dijalankan itu yang ditentukan," kata Effendi.
Kendati demikian, semua fraksi di Komisi VII DPR sepakat agar penetapan kuota BBM bersubsidi dalam RAPBN 2015 dipatok dalam range besaran tertentu.
"Saya sepakat dibentuk range. Batas bawah sebesar 46 juta kl saya setuju. Namun, yang batas atas ini jangan 48 juta kl," ujar Anggota DPR Fraksi PKS Komisi VII, Ismayatun.
Dia berharap agar besaran range ini dipatok sebesar 46-47 juta kl. Hal ini agar pemerintah memiliki ruang melakukan kalkulasi dan upaya menghemat struktur belanja subsidi dalam APBN. Dari hasil perdebatan yang cukup alot, akhirnya DPR mematok kuota BBM bersubsidi di angka tersebut.
(dmd)
Lihat Juga :
