BPK: Subsidi BBM Harus Segera Dihapus

JAKARTA - Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar menyatakan, subsidi BBM (bahan bakar minyak) seharusnya dihentikan atau dihapus.

Menurutnya, Indonesia harus terbebas dari belenggu subsidi terutama bahan bakar minyak. Ini agenda besar Indonesia ke depan.

Selama ini, subsidi BBM dinilai meleset dari sasaran dan menghambat pembangunan penting lainnya, seperti infrastruktur yang tidak kunjung terealisasi.

"Rezim subsidi kita memang harus distop dan menguraikannya ke hal yang lebih bermanfaat. Perlahan-lahan kita harus keluar dari rezim subsidi. Ini akan kembali menata kelola minyak dan gas di Indonesia," terang Bahrullah di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Dia menjelaskan, disparitas harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi membuat banyak penyelundupan dan penyelewengan. Hal tersebut sangat merugikan negara.

Namun, Bahrullah enggan menyebut berapa besaran potensi kerugian negara dari penyelundupan. "Penyelundupan ini terjadi karena disparitas harga yang tinggi. Ini harus dibasmi," tegasnya.

Ketika ditanya apakah pengelolaan subsidi menyebabkan kerugian negara? Bahrullah enggan menjawab. Dia hanya mengatakan, subsidi harus dikelola dengan baik dan harus segera dihapuskan.

"Masalah transparansi dan akuntabilitas harus berjalan dengan baik. Di akhir perjalanan kenegaraan untuk membangun kesejahteraan rakyat semuanya harus dikelola secara baik. Kalau sudah ditentukan, jangan dilewati seperti kuota BBM subsidi sekarang," tandasnya.