Politisi PDIP Tolak Pencabutan Subsidi BBM
Politisi PDIP Tolak Pencabutan Subsidi BBM
A
A
A
JAKARTA - Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka secara tegas menolak jika pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Saya tidak mendukung subsidi BBM dicabut selama tak penuhi logika konstitusi UUD 1945 yang saya yakini," kata Rieke melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (5/11/2014).
Namun, dia mengaku mendukung program Jokowi Presiden Jokowi terkait diluncurkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Saya mendukung Jokowi jalankan KIS dan KIP, sebagai bukti jalankan perintah konstitusi," katanya.
Rieke juga meyakini bahwa jikapun masih ada defisit anggaran, Pemerintah Jokowi tak akan cari jalan pintas. Karena, ada alternatif-alternatif yang bisa dilakukan selain mencabut subsidi BBM.
Menurutnya, belum ada bukti pencabutan subsidi BBM dengan kompensasinya seperti BLT dan BLSM pasti akan membuat rakyat sejahtera.
"Subsidi BBM dicabut harga BBM ke rakyat pasti naik, yang pasti akan lahirkan efek domino pahit bagi rakyat," kata Rieke.
Sebelumnya, Jokowi menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp2019 triliun. Sementara, untuk subsidi energi sebesar Rp330 triliun.
"Sehingga sangat memberatkan posisi anggaran kita, memberatkan ruang fiskal kita. Ruang anggaran kita jadi sempit sekali, belum lagi bayar utang Rp400 triliun (per tahun)," kata Jokowi di Istana Negara kemarin.
Lantas Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membandingkan antara subsidi BBM dengan infrastruktur yang sangat timpang. Subsidi BBM selama lima tahun sebesar Rp714 triliun.
"Rp714 triliun setiap hari kita bakar hilang, bakar hilang, bakar hilang, untuk kesehatan hanya Rp202 triliun, infrastruktur Rp577 triliun, kalah juga, ini yang mau tukar," kata dia.
Mantan Wali Kota Solo ini berniat untuk mengalihkan subsidi BBM, sehingga dengan harapan Gubernur, Kapolda dan Kabinet Kerja bisa menjelaskan kepada masyarakat.
"Dan supaya diketahui 71% yang nikmati adalah kalangan menengah ke atas, ini hasil studi," pungkasnya
"Saya tidak mendukung subsidi BBM dicabut selama tak penuhi logika konstitusi UUD 1945 yang saya yakini," kata Rieke melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (5/11/2014).
Namun, dia mengaku mendukung program Jokowi Presiden Jokowi terkait diluncurkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Saya mendukung Jokowi jalankan KIS dan KIP, sebagai bukti jalankan perintah konstitusi," katanya.
Rieke juga meyakini bahwa jikapun masih ada defisit anggaran, Pemerintah Jokowi tak akan cari jalan pintas. Karena, ada alternatif-alternatif yang bisa dilakukan selain mencabut subsidi BBM.
Menurutnya, belum ada bukti pencabutan subsidi BBM dengan kompensasinya seperti BLT dan BLSM pasti akan membuat rakyat sejahtera.
"Subsidi BBM dicabut harga BBM ke rakyat pasti naik, yang pasti akan lahirkan efek domino pahit bagi rakyat," kata Rieke.
Sebelumnya, Jokowi menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp2019 triliun. Sementara, untuk subsidi energi sebesar Rp330 triliun.
"Sehingga sangat memberatkan posisi anggaran kita, memberatkan ruang fiskal kita. Ruang anggaran kita jadi sempit sekali, belum lagi bayar utang Rp400 triliun (per tahun)," kata Jokowi di Istana Negara kemarin.
Lantas Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membandingkan antara subsidi BBM dengan infrastruktur yang sangat timpang. Subsidi BBM selama lima tahun sebesar Rp714 triliun.
"Rp714 triliun setiap hari kita bakar hilang, bakar hilang, bakar hilang, untuk kesehatan hanya Rp202 triliun, infrastruktur Rp577 triliun, kalah juga, ini yang mau tukar," kata dia.
Mantan Wali Kota Solo ini berniat untuk mengalihkan subsidi BBM, sehingga dengan harapan Gubernur, Kapolda dan Kabinet Kerja bisa menjelaskan kepada masyarakat.
"Dan supaya diketahui 71% yang nikmati adalah kalangan menengah ke atas, ini hasil studi," pungkasnya
(izz)
Explore More