Indroyono Senang Tempati Kamar Habibie di BPPT
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengaku senang dengan kantor yang dipilihkan untuknya, yaitu di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Dia beralasan, karena kantor yang ditempatinya adalah kamar Presiden Indonesia BJ Habibie yang ketika 1974, pernah membangun industri maritim dan industri dirgantara di Indonesia.
"Suatu kehormatan dong buat saya punya kantor bersejarah seperti itu. Ngapain pindah-pindah," ucap dia di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Indroyono juga membantah bahwa akan ada pembangunan gedung baru untuk gedung Kemenko Maritim. "Kantor saya sudah ada, di BPPT kan. Siapa yang mau bangun? Siapa bilang?" tanya Indroyono.
Sementara mengenai pegawai, dia mengungkapkan, pihaknya tidak membutuhkan banyak pegawai. Terpenting, pegawainya tersebut bisa mengoperasikan perangkat Microsoft Office.
"Tidak perlu punya orang banyak-banyak, tapi orang itu harus bisa seperti Anda bisa word, powerpoint, bisa excel, kalau begitu Anda kan tidak perlu punya orang banyak-banyak kan?" tambahnya.
Menurut Indroyono, pemerintah juga melarang untuk mengangkat pegawai baru. Sehingga pegawainya nanti adalah cabutan dari kementerian lain.
"Sekarang organisasinya dulu, sudah diserahkan kepada Bapak MenPAN. Kalau beliau setuju dilaporkan ke Presiden keluar peraturan presiden, baru kita cari orangnya untuk mengisi organ-organ tersebut," tandas dia.
Dia beralasan, karena kantor yang ditempatinya adalah kamar Presiden Indonesia BJ Habibie yang ketika 1974, pernah membangun industri maritim dan industri dirgantara di Indonesia.
"Suatu kehormatan dong buat saya punya kantor bersejarah seperti itu. Ngapain pindah-pindah," ucap dia di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Indroyono juga membantah bahwa akan ada pembangunan gedung baru untuk gedung Kemenko Maritim. "Kantor saya sudah ada, di BPPT kan. Siapa yang mau bangun? Siapa bilang?" tanya Indroyono.
Sementara mengenai pegawai, dia mengungkapkan, pihaknya tidak membutuhkan banyak pegawai. Terpenting, pegawainya tersebut bisa mengoperasikan perangkat Microsoft Office.
"Tidak perlu punya orang banyak-banyak, tapi orang itu harus bisa seperti Anda bisa word, powerpoint, bisa excel, kalau begitu Anda kan tidak perlu punya orang banyak-banyak kan?" tambahnya.
Menurut Indroyono, pemerintah juga melarang untuk mengangkat pegawai baru. Sehingga pegawainya nanti adalah cabutan dari kementerian lain.
"Sekarang organisasinya dulu, sudah diserahkan kepada Bapak MenPAN. Kalau beliau setuju dilaporkan ke Presiden keluar peraturan presiden, baru kita cari orangnya untuk mengisi organ-organ tersebut," tandas dia.
(gpr)