DPR Akan Anulir Kerja Sama Pemerintah dan Sonangol
Selasa, 02 Desember 2014 - 18:19 WIB
DPR Akan Anulir Kerja Sama Pemerintah dan Sonangol
A
A
A
JAKARTA - Perbedaan pernyataan antara pemerintah dengan Sonangol soal adanya pendapatan harga minyak yang lebih murah dengan diskon USD15/bbl dari Market Price yang akan diterima Pertamina terus menuai polemik.
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan, agar pemerintah menahan diri terlebih dahulu untuk tidak mengambil keputusan di sektor-sektor penting.
Menurut dia, baiknya pemerintah menghormati proses 'islah' yang sedang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di Parlemen, agar persoalan seperti itu tidak perlu terjadi.
"Ini pentingnya kami mengharapkan semua keputusan yang sangat penting terkait kebijakan financial, kebijakan fiskal atau hal apapun untuk menunggu DPR," ucap dia kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/12/2014).
"Karena fungsi pengawasan di DPR harus dituntaskan, dari komisi XI, VI maupun Banggar agar utuh," tambah dia.
Politisi PAN itu mengatakan, jika pemerintah tetap ngotot untuk menjalin kerja sama impor minyak dengan Senangol tanpa melibatkan parlemen, DPR bisa menganulir setiap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintaha karena DPR sebagai pengawas pemerintah.
"Oh bisa (dianulir), karena kan fungsi pengawasan itu tidak ada batasannya sepanjang ditemukan indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka itu bisa dieksekusi," tukasnya.
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan, agar pemerintah menahan diri terlebih dahulu untuk tidak mengambil keputusan di sektor-sektor penting.
Menurut dia, baiknya pemerintah menghormati proses 'islah' yang sedang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di Parlemen, agar persoalan seperti itu tidak perlu terjadi.
"Ini pentingnya kami mengharapkan semua keputusan yang sangat penting terkait kebijakan financial, kebijakan fiskal atau hal apapun untuk menunggu DPR," ucap dia kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/12/2014).
"Karena fungsi pengawasan di DPR harus dituntaskan, dari komisi XI, VI maupun Banggar agar utuh," tambah dia.
Politisi PAN itu mengatakan, jika pemerintah tetap ngotot untuk menjalin kerja sama impor minyak dengan Senangol tanpa melibatkan parlemen, DPR bisa menganulir setiap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintaha karena DPR sebagai pengawas pemerintah.
"Oh bisa (dianulir), karena kan fungsi pengawasan itu tidak ada batasannya sepanjang ditemukan indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka itu bisa dieksekusi," tukasnya.
(gpr)
