Bahlil: Hipmi Harus Menjadi Lokomotif Pembangunan
A
A
A
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) harus menjadi lokomotif pembangunan pada masa mendatang. Selain itu, Hipmi sebagai wadah para wirausahawan harus bisa merangsang anak muda Indonesia untuk terjun menjadi pengusaha.
Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia saat menyampaikan visi dan misinya sebagai calon ketua umum BPP HIPMI 2015-2017 di Jakarta, Senin (8/12/2014).
Kompetisi mengisi kursi ketua umum Hipmi diperebutkan empat kandidat. Selain Bahlil, tiga kandidat lainnya adalah Bayu Priawan Djokosoetono, Priamanaya Djan dan Andhika Anindyaguna.
Bahlil mengatakan, Hipmi dapat berperan strategis untuk mendukung pembangunan Indonesia. "HIPMI harus memainkan perannya. HIPMI lahir untuk mengisi cita-cita kemerdekaan sesuai Mukadimmah, yang salah satunya mengisi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," kata Bahlil.
Oleh karena itu, kata Bahlil, Hipmi harus memperkuat fungsi dan perannya sebagai organisasi kader berorientasi entrepreneur dan berwawasan kebangsaan.
Saat ini, lanjut Bahlil, ketimpangan dan ketidakadilan begitu terasa di Indonesia terutama dirasakan oleh wirausahawan-wirausahawan di daerah. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena pembangunan tidak merata yang disebabkan karena kekuatan ekonomi nasional hanya bertumpu pada posisi dan wilayah tertentu di Indonesia
"Selama ini ketidakadilan begitu dirasakan oleh teman-teman pengusaha di daerah. Saya tahu dan merasakannya karena saya beranjak dari daerah," kata Bahlil.
Hipmi, kata Bahlil, harus membangun posisi tawar dengan pemerintah supaya pengusaha-pengusaha lokal dapat terlibat membangun Indonesia.
Selama ini, tambahnya, pengusaha-pengusaha di daerah kerap dalam posisi yang tidak diuntungkan. Ia mencontohkan, misalnya, banyak pengusaha asing dibiarkan berinvestasi di Indonesia tapi tidak memberikan keuntungan dan manfaat bagi daerah itu.
"Pemerintahan Jokowi harus kita dorong membangun infrastruktur energi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam. Harus ada aturan khusus boleh lakukan eksploitasi tapi pabriknya harus ada di daerah setempat. Harus ada regulasi yang berpihak pada pengusaha lokal. Selama tidak ada posisi tawar kita akan selalu dalam posisi yang lemah," ujarnya.
Di samping itu, Bahlil mengatakan, Indonesia tengah menghadapi tantangan yaitu masih sedikitnya jumlah pengusaha di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Secara kuantitas, kata Bahlil, jumlah pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,2 persen dari seluruh jumlah rakyat Indonesia.
"Pemerintah memutuskan moratorium penerimaan PNS. Kalau benar terjadi moratorium pns maka seluruh perguruan tinggi akan melahirkan pengangguran-pengangguran baru. Oleh karena itu, Hipmi harus mengubah pola pikir mahasiswa agar jangan hanya menjadi karyawan, tapi jadi pengusaha," ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan, Hipmi bisa mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru sehingga jumlahnya bisa mencapai dua persen dari jumlah penduduk Indonesia. "Jangan takut menjadi pengusaha. Selama punya mimpi, kualitas dan modal bekerja keras pasti bisa," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Bahlil, Hipmi harus memberikan rangsangan kepada pengusaha-pengusaha pemula. Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, HIPMI memperkuat basis kaderisasi, memberikan masukkan kepada pemangku kepentingan dan melakukan penguatan jaringan kerja.
Di samping itu, kata Bahlil, Hipmi harus mendorong pemerintah agar melahirkan aturan yang bisa merangsang lahir dan tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru di Indonesia. Hipmi, lanjut Bahlil, bisa mendorong pemerintah untuk membantu pengusaha-pengusaha baru dalam hal perizinan, treatment dan modal usaha.
"Pemimpin HIPMI ke depan harus bisa memberikan dan menjadi inspirasi, membangun gagasan besar dan mengeksekusi. Kemudian, memotivasi teman-teman daerah untuk menjadi pengusaha. Saya pun merasakan sendiri bagaimana kaderisasi HIPMI yang saya jalani selama 10 tahun telah membuka jalan pengembangan diri saya sebagai pengusaha muda. Saya belajar bisnis sejak SD. Jualan kue. Saya juga pernah jadi sopir angkot," tuturnya.
Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia saat menyampaikan visi dan misinya sebagai calon ketua umum BPP HIPMI 2015-2017 di Jakarta, Senin (8/12/2014).
Kompetisi mengisi kursi ketua umum Hipmi diperebutkan empat kandidat. Selain Bahlil, tiga kandidat lainnya adalah Bayu Priawan Djokosoetono, Priamanaya Djan dan Andhika Anindyaguna.
Bahlil mengatakan, Hipmi dapat berperan strategis untuk mendukung pembangunan Indonesia. "HIPMI harus memainkan perannya. HIPMI lahir untuk mengisi cita-cita kemerdekaan sesuai Mukadimmah, yang salah satunya mengisi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," kata Bahlil.
Oleh karena itu, kata Bahlil, Hipmi harus memperkuat fungsi dan perannya sebagai organisasi kader berorientasi entrepreneur dan berwawasan kebangsaan.
Saat ini, lanjut Bahlil, ketimpangan dan ketidakadilan begitu terasa di Indonesia terutama dirasakan oleh wirausahawan-wirausahawan di daerah. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena pembangunan tidak merata yang disebabkan karena kekuatan ekonomi nasional hanya bertumpu pada posisi dan wilayah tertentu di Indonesia
"Selama ini ketidakadilan begitu dirasakan oleh teman-teman pengusaha di daerah. Saya tahu dan merasakannya karena saya beranjak dari daerah," kata Bahlil.
Hipmi, kata Bahlil, harus membangun posisi tawar dengan pemerintah supaya pengusaha-pengusaha lokal dapat terlibat membangun Indonesia.
Selama ini, tambahnya, pengusaha-pengusaha di daerah kerap dalam posisi yang tidak diuntungkan. Ia mencontohkan, misalnya, banyak pengusaha asing dibiarkan berinvestasi di Indonesia tapi tidak memberikan keuntungan dan manfaat bagi daerah itu.
"Pemerintahan Jokowi harus kita dorong membangun infrastruktur energi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam. Harus ada aturan khusus boleh lakukan eksploitasi tapi pabriknya harus ada di daerah setempat. Harus ada regulasi yang berpihak pada pengusaha lokal. Selama tidak ada posisi tawar kita akan selalu dalam posisi yang lemah," ujarnya.
Di samping itu, Bahlil mengatakan, Indonesia tengah menghadapi tantangan yaitu masih sedikitnya jumlah pengusaha di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Secara kuantitas, kata Bahlil, jumlah pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,2 persen dari seluruh jumlah rakyat Indonesia.
"Pemerintah memutuskan moratorium penerimaan PNS. Kalau benar terjadi moratorium pns maka seluruh perguruan tinggi akan melahirkan pengangguran-pengangguran baru. Oleh karena itu, Hipmi harus mengubah pola pikir mahasiswa agar jangan hanya menjadi karyawan, tapi jadi pengusaha," ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan, Hipmi bisa mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru sehingga jumlahnya bisa mencapai dua persen dari jumlah penduduk Indonesia. "Jangan takut menjadi pengusaha. Selama punya mimpi, kualitas dan modal bekerja keras pasti bisa," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Bahlil, Hipmi harus memberikan rangsangan kepada pengusaha-pengusaha pemula. Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, HIPMI memperkuat basis kaderisasi, memberikan masukkan kepada pemangku kepentingan dan melakukan penguatan jaringan kerja.
Di samping itu, kata Bahlil, Hipmi harus mendorong pemerintah agar melahirkan aturan yang bisa merangsang lahir dan tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru di Indonesia. Hipmi, lanjut Bahlil, bisa mendorong pemerintah untuk membantu pengusaha-pengusaha baru dalam hal perizinan, treatment dan modal usaha.
"Pemimpin HIPMI ke depan harus bisa memberikan dan menjadi inspirasi, membangun gagasan besar dan mengeksekusi. Kemudian, memotivasi teman-teman daerah untuk menjadi pengusaha. Saya pun merasakan sendiri bagaimana kaderisasi HIPMI yang saya jalani selama 10 tahun telah membuka jalan pengembangan diri saya sebagai pengusaha muda. Saya belajar bisnis sejak SD. Jualan kue. Saya juga pernah jadi sopir angkot," tuturnya.
(gpr)