Pemerintah Didesak Realisasikan Pelayaran Jarak Pendek
A
A
A
JAKARTA - Pelaku usaha pelayaran niaga Indonesian National Shipowners Association (INSA), mendesak pemerintah merealisasikan pelayaran jarak pendek atau short sea shipping untuk mengurangi biaya logistik akibat tingginya beban di jalan raya.
Wakil Ketua Umum INSA, Lolok Sudjatmiko mengatakan, pelabuhan untuk jarak pendek tersebut diperlukan agar truk pengangkut barang bisa langsung masuk kapal tanpa perlu membayar tarif pelabuhan.
"Kalau pemerintah serius menurunkan biaya logistik, pelayaran jarak pendek jenis Ro-Ro harus secepatnya direalisasikan, dengan cara menetapkan pelabuhan khusus," ujarnya, dalam keterangan tertulis.
Lebih lanjut, dia mengatakan, short sea shipping cara paling tepat memangkas biaya logistik yang tinggi. Pemerintah hanya perlu menetapkan dan membenahi infrastrukturnya.
"Ini bisa jalan jika pemerintah segera menetapkan pelabuhan khusus dan tentu saja infrastrukturnya juga harus dibenahi. Dari pada fokus pada pelabuhan besar, itu prosesnya lama dan mengantre. Belum ditambah macetnya," terang Lolok.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Bobby R Mamahit mengatakan, pemerintah telah mengakomodir kalangan pengusaha terutama INSA, dengan menetapkan enam pelabuhan khusus, antara lain Marunda Center (Jakarta), Sunur dan Panjang (Lampung), Kendal-Semarang (Jawa Tengah) serta Paciran (Jawa Timur).
"Pelabuhan-pelabuhan itu khusus kami siapkan di mana lokasinya strategis. Tapi, bila saja ada usulan yang lebih baik, akan kami pertimbangkan," tandasnya.
(Baca: INSA Tolak Subsidi BBM)
Wakil Ketua Umum INSA, Lolok Sudjatmiko mengatakan, pelabuhan untuk jarak pendek tersebut diperlukan agar truk pengangkut barang bisa langsung masuk kapal tanpa perlu membayar tarif pelabuhan.
"Kalau pemerintah serius menurunkan biaya logistik, pelayaran jarak pendek jenis Ro-Ro harus secepatnya direalisasikan, dengan cara menetapkan pelabuhan khusus," ujarnya, dalam keterangan tertulis.
Lebih lanjut, dia mengatakan, short sea shipping cara paling tepat memangkas biaya logistik yang tinggi. Pemerintah hanya perlu menetapkan dan membenahi infrastrukturnya.
"Ini bisa jalan jika pemerintah segera menetapkan pelabuhan khusus dan tentu saja infrastrukturnya juga harus dibenahi. Dari pada fokus pada pelabuhan besar, itu prosesnya lama dan mengantre. Belum ditambah macetnya," terang Lolok.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Bobby R Mamahit mengatakan, pemerintah telah mengakomodir kalangan pengusaha terutama INSA, dengan menetapkan enam pelabuhan khusus, antara lain Marunda Center (Jakarta), Sunur dan Panjang (Lampung), Kendal-Semarang (Jawa Tengah) serta Paciran (Jawa Timur).
"Pelabuhan-pelabuhan itu khusus kami siapkan di mana lokasinya strategis. Tapi, bila saja ada usulan yang lebih baik, akan kami pertimbangkan," tandasnya.
(Baca: INSA Tolak Subsidi BBM)
(dmd)