4.440 Proyek Sektor Perdagangan Mangkir Beri LKPM
Minggu, 11 Januari 2015 - 16:03 WIB
4.440 Proyek Sektor Perdagangan Mangkir Beri LKPM
A
A
A
JAKARTA - Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis mengungkapkan, terdapat 4.440 proyek dari sektor perdagangan belum memberikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
"Dari sektor usaha mencatat investor yang belum melaporkan LKPM, terbanyak dari sektor perdagangan sebanyak 4440 proyek dengan nilai investasi USD 4,61 miliar," kata dia dalam konfrensi pers di Gedung BKPM, Jakarta, Minggu (11/1/2015).
Sektor SDM menempati urutan kedua sebanyak 1.950 proyek dengan nilai investasi USD45,72 miliar, sementara sektor industri sebanyak 1.899 proyek dengan nilai investasi USD17,26 miliar.
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan perkembangan realisasi penanaman modal secara berkala.
Format LKPM wajib disampaikan dengan menggunakan format sesuai lampiran dari peraturan kepala (Perka) BKPM No 3 Tahun 2012.
"Laporan ini bisa disampaikan secara periodik. Tahap konstruksi setiap tiga bulan, disampaikan pada 5 April, Juli, Oktober, dan Januari. Sementara, LKPM operasional setiap enam bulan," pungkas Franky.
(Baca: BKPM Tegur 15.000 Pemegang Izin Prinsip Invetasi)
"Dari sektor usaha mencatat investor yang belum melaporkan LKPM, terbanyak dari sektor perdagangan sebanyak 4440 proyek dengan nilai investasi USD 4,61 miliar," kata dia dalam konfrensi pers di Gedung BKPM, Jakarta, Minggu (11/1/2015).
Sektor SDM menempati urutan kedua sebanyak 1.950 proyek dengan nilai investasi USD45,72 miliar, sementara sektor industri sebanyak 1.899 proyek dengan nilai investasi USD17,26 miliar.
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan perkembangan realisasi penanaman modal secara berkala.
Format LKPM wajib disampaikan dengan menggunakan format sesuai lampiran dari peraturan kepala (Perka) BKPM No 3 Tahun 2012.
"Laporan ini bisa disampaikan secara periodik. Tahap konstruksi setiap tiga bulan, disampaikan pada 5 April, Juli, Oktober, dan Januari. Sementara, LKPM operasional setiap enam bulan," pungkas Franky.
(Baca: BKPM Tegur 15.000 Pemegang Izin Prinsip Invetasi)
(izz)
Lihat Juga :
