Alasan Menkeu Ajukan RAPBN-P 2015

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah mengajukan RAPBN-P 2015 karena menyangkut beberapa alasan yang berkaitan dengan pemerintahan baru dan kondisi-kondisi yang sudah tidak relevan.

Dia menjelaskan hal tersebut dalam rapat kerja RAPBN-P pertama di gedung Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Alasan utama kami mengajukan RAPBN-P ini karena adanya pemerintahan baru yang dilantik pada 20 Oktober 2015. Di mana tentu harus mulai mewujudkan visi dan misinya sebagai pemerintahan baru," ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Bambang mengatakan, APBN 2015 yang sekarang sifatnya baseline dari pemerintah lama dan DPR, sehingga belum dimasukkan visi dan misi dari pemerintah baru.

"Sehingga, sekarang visi misinya kita masukkan agar dapat disampaikan," terang dia.

Selain itu, perubahan APBN ini juga dipengaruhi beberapa asumsi yang bergeser.

"Adanya asumsi yang bergeser mengingat gejolak ekonomi dunia bergeser. Minyak dunia salah satunya. Sehingga angka yang waktu itu USD105 sudah tidak relevan lagi," ujarnya.

Mengingat harga minyak dunia saat ini dalam gejolak ekonomi dunia yang mencapai angka sekitar USD40 per barel membuat angka di dalam APBN tidak relevan dan harus diubah.

Selain itu, rupiah juga memengaruhi karena sempat terjadi gejolak. "Rupiah juga memengaruhi. Karena nilainya sudah tidak relevan. Maka inilah postur yang akan kita bahas bersama DPR mulai hari ini," pungkas Bambang.