Jokowi Minta Asumsi Makro di RAPBN-P 2015 Realistis
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 dibuat serealistis mungkin.
Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, usai sidang kabinet paripurna dalam rangka konsolidasi pemerintah terkait RAPBN-P 2015.
"Terkait asumsi makro, kami diminta mencermati asumsi yang lebih realistis. Pertumbuhan ekonomi, harga minyak, nilai tukar, dan lifting minyak," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Dia mengatakan, asumsi terkait lifting minyak dan harga minyak sendiri, akan dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kami akan koordinasi dengan Menteri ESDM (Sudirman Said). Kalau enggak realistis itu bisa mengganggu program kegiatan pemerintah," kata Bambang.
Sementara, terkait asumsi pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya dipatok 5,8% di APBN 2015, pemerintah akan melihatnya secara realistis dengan turut memperhatikan pengaruh ekonomi global.
"Tadi dibahas soal pertumbuhan ekonomi dibuat realistis. Presiden meminta kita mengkaji apakah pertumbuhan itu realistis apa belum. Tidak bicara soal angka," jelasnya.
Bambang berharap, proses pembahasan APBNP 2015 ini akan selesai dalam satu bulan, sehingga pada 12 Februari 2015, pemerintah sudah punya draf anggaran baru yang sesuai visi dan misi Jokowi.
"Lalu diminta seluruh kementerian untuk ikuti progres RAPBN-P ini dan semoga selesai pada 12 Februari 2015," tandas dia.
Sekadar informasi, pagi tadi pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) telah melakukan pembahasan perdana dengan DPR RI, mengenai draft RAPBNP 2015.
Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, usai sidang kabinet paripurna dalam rangka konsolidasi pemerintah terkait RAPBN-P 2015.
"Terkait asumsi makro, kami diminta mencermati asumsi yang lebih realistis. Pertumbuhan ekonomi, harga minyak, nilai tukar, dan lifting minyak," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Dia mengatakan, asumsi terkait lifting minyak dan harga minyak sendiri, akan dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kami akan koordinasi dengan Menteri ESDM (Sudirman Said). Kalau enggak realistis itu bisa mengganggu program kegiatan pemerintah," kata Bambang.
Sementara, terkait asumsi pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya dipatok 5,8% di APBN 2015, pemerintah akan melihatnya secara realistis dengan turut memperhatikan pengaruh ekonomi global.
"Tadi dibahas soal pertumbuhan ekonomi dibuat realistis. Presiden meminta kita mengkaji apakah pertumbuhan itu realistis apa belum. Tidak bicara soal angka," jelasnya.
Bambang berharap, proses pembahasan APBNP 2015 ini akan selesai dalam satu bulan, sehingga pada 12 Februari 2015, pemerintah sudah punya draf anggaran baru yang sesuai visi dan misi Jokowi.
"Lalu diminta seluruh kementerian untuk ikuti progres RAPBN-P ini dan semoga selesai pada 12 Februari 2015," tandas dia.
Sekadar informasi, pagi tadi pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) telah melakukan pembahasan perdana dengan DPR RI, mengenai draft RAPBNP 2015.
(izz)