DPR Kritik Jonan Naikkan Standar Penerbangan
Senin, 26 Januari 2015 - 10:57 WIB
DPR Kritik Jonan Naikkan Standar Penerbangan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menargetkan bakal menaikkan standar kategori 2 menjadi kategori 1 pada Mei 2015 menuai kritikan.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana menilai target Jonan terlalu ambisius dan tidak masuk akal.
"Saya harap Jonan (Menhub) ambil langkah-langkah dengan pengetahuan yang memadai," ujar Yudi dalam diskusi bertema 'Bukan Cari Kambing Hitam Selamatkan Penerbangan Nasional' di Warung Ekomando, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2015).
Yudi menyayangkan langkah Jonan tersebut yang tidak melibatkan International Civil Aviation Organization (ICAO).
"Saya kritisi tidak sebut ICAO. Padahal yang assesment ICAO, di mana kita kena hukuman. Jadi kalau beliau lakukan perubahan harus dalam kerangka navigasi," ketus Yudi.
Untuk jangka dekat, pihaknya juga bakal membentuk Panja Komisi V guna membahas perbaikan dunia penerbangan dalam negeri.
"Pertama uang dirapihkan regulator karena dari regulator yang baik akan berdampak kepada para pemain bisnis dunia penerbangan yang baik," tuturnya.
Selain itu, Yudi juga berharap adanya penataan terkait perencanaan, persiapan sumber daya manusia (SDM).
"Lalu persiapan kelembagaan. Kelembagaan itu sangat terkait dengan sisi keuangan. Keuangan ada di Kemenkeu (Kementerian keuangan) tidak dari diri sendiri," jelas Yudi.
Dia juga meminta agar Jonan tidak memakai pola pikir seperti saat menjabat Dirut KAI.
"Di kereta api semua harus menuruti kemauan dia. Tapi di Kemenhub tidak. Operator (maskapai) saja ada 33. Kemudian dunia internasional, dalam mengambil kebijakan ada lembaga lain," tandasnya.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana menilai target Jonan terlalu ambisius dan tidak masuk akal.
"Saya harap Jonan (Menhub) ambil langkah-langkah dengan pengetahuan yang memadai," ujar Yudi dalam diskusi bertema 'Bukan Cari Kambing Hitam Selamatkan Penerbangan Nasional' di Warung Ekomando, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2015).
Yudi menyayangkan langkah Jonan tersebut yang tidak melibatkan International Civil Aviation Organization (ICAO).
"Saya kritisi tidak sebut ICAO. Padahal yang assesment ICAO, di mana kita kena hukuman. Jadi kalau beliau lakukan perubahan harus dalam kerangka navigasi," ketus Yudi.
Untuk jangka dekat, pihaknya juga bakal membentuk Panja Komisi V guna membahas perbaikan dunia penerbangan dalam negeri.
"Pertama uang dirapihkan regulator karena dari regulator yang baik akan berdampak kepada para pemain bisnis dunia penerbangan yang baik," tuturnya.
Selain itu, Yudi juga berharap adanya penataan terkait perencanaan, persiapan sumber daya manusia (SDM).
"Lalu persiapan kelembagaan. Kelembagaan itu sangat terkait dengan sisi keuangan. Keuangan ada di Kemenkeu (Kementerian keuangan) tidak dari diri sendiri," jelas Yudi.
Dia juga meminta agar Jonan tidak memakai pola pikir seperti saat menjabat Dirut KAI.
"Di kereta api semua harus menuruti kemauan dia. Tapi di Kemenhub tidak. Operator (maskapai) saja ada 33. Kemudian dunia internasional, dalam mengambil kebijakan ada lembaga lain," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
