BKPM Gaet Dubes untuk Genjot Investasi Asing
Selasa, 03 Februari 2015 - 16:25 WIB
BKPM Gaet Dubes untuk Genjot Investasi Asing
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani melakukan koordinasi dengan duta besar (dubes) Indonesia di luar negeri untuk menarik investasi langsung.
Menurutnya, perwakilan Indonesia di luar negeri diharapkan dapat menyebarluaskan informasi tentang upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi kepada investor di negara tempatnya bertugas.
"Pemerintah menerapkan paradigma baru dalam dunia investasi yaitu mulai penerapan rezim pelayanan. Hal tersebut ditandai dengan launching PTSP Pusat oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu. Dengan begitu, keluhan utama investor asing untuk masuk ke Indonesia, dapat teratasi," jelas Franky dalam acara Rakor Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2015).
Menurutnya, ada empat hambatan utama investor dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu infrastruktur dan logistik, perizinan yang tidak transparan dan berbelit-belit, tumpang-tindih peraturan dan persoalan hubungan industrial.
Dia menambahkan, melalui sinergi yang dibangun dengan para dubes dan perwakilan RI di luar negeri, dirinya optimistis target penarikan investasi asing sebesar Rp343,7 triliun tahun ini akan tercapai.
Sektor andalan BKPM dalam memenuhi target tersebut adalah sektor industri pengolahan dan hilirisasi (sektor sekunder) Rp267,5 triliun, sektor jasa dan infrastruktur (sektor tersier) sebesar Rp163,6 triliun, serta sektor primer yang diharapkan dapat menyumbang nilai investasi sebesar Rp88,4 triliun.
Negara yang menjadi prioritas BKPM untuk menarik investasi adalah Singapura dan negara ASEAN lainnya, China, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
"Kami berharap Perwakilan RI di luar negeri dapat menjalankan peran utamanya dalam memfasilitasi investasi masuk ke Indonesia serta mendorong dan melindungi perusahaan Indonesia untuk menjadi pemain di tingkat global," pungkas Franky.
Menurutnya, perwakilan Indonesia di luar negeri diharapkan dapat menyebarluaskan informasi tentang upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi kepada investor di negara tempatnya bertugas.
"Pemerintah menerapkan paradigma baru dalam dunia investasi yaitu mulai penerapan rezim pelayanan. Hal tersebut ditandai dengan launching PTSP Pusat oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu. Dengan begitu, keluhan utama investor asing untuk masuk ke Indonesia, dapat teratasi," jelas Franky dalam acara Rakor Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2015).
Menurutnya, ada empat hambatan utama investor dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu infrastruktur dan logistik, perizinan yang tidak transparan dan berbelit-belit, tumpang-tindih peraturan dan persoalan hubungan industrial.
Dia menambahkan, melalui sinergi yang dibangun dengan para dubes dan perwakilan RI di luar negeri, dirinya optimistis target penarikan investasi asing sebesar Rp343,7 triliun tahun ini akan tercapai.
Sektor andalan BKPM dalam memenuhi target tersebut adalah sektor industri pengolahan dan hilirisasi (sektor sekunder) Rp267,5 triliun, sektor jasa dan infrastruktur (sektor tersier) sebesar Rp163,6 triliun, serta sektor primer yang diharapkan dapat menyumbang nilai investasi sebesar Rp88,4 triliun.
Negara yang menjadi prioritas BKPM untuk menarik investasi adalah Singapura dan negara ASEAN lainnya, China, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
"Kami berharap Perwakilan RI di luar negeri dapat menjalankan peran utamanya dalam memfasilitasi investasi masuk ke Indonesia serta mendorong dan melindungi perusahaan Indonesia untuk menjadi pemain di tingkat global," pungkas Franky.
(izz)
