OJK Minta Perusahaan Kelola Organisasi dengan Baik
Jum'at, 27 Februari 2015 - 11:57 WIB
OJK Minta Perusahaan Kelola Organisasi dengan Baik
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri jasa keuangan terus mengedepankan nilai-nilai tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance/GCG) untuk meningkatkan kredibilitas bisnis jasa keuangan, sehingga perlu menjaga dan memperkuat stabilitas jasa keuangan di Indonesia.
"Inti bisnis jasa keuangan adalah kredibilitas. Kredibilitas yang tinggi akan semakin meningkatkan stabilitas sektor jasa keuangan," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto saat membuka Expert Group Discussion soal ketahahan sektor jasa keuangan di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Menurutnya, Indonesia berpengalaman untuk keluar dari dampak tekanan keuangan seperti pada 2008 dan 2013 karena kemampuan untuk mengelola ketahanan di sektor jasa keuangan.
"Tidak ada negara berkembang termasuk Indonesia, yang kebal terhadap dampak spillover dari gejolak keuangan negara lain dengan pasar keuangan global yang semakin berhubungan," kata dia.
Ke depan, dinamika sektor keuangan global harus terus diawasi secara mendalam, tidak saja oleh OJK, tetapi stakeholder sektor keuangan lainnya termasuk seluruh pelaku industri jasa keuangan.
"Inti bisnis jasa keuangan adalah kredibilitas. Kredibilitas yang tinggi akan semakin meningkatkan stabilitas sektor jasa keuangan," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto saat membuka Expert Group Discussion soal ketahahan sektor jasa keuangan di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Menurutnya, Indonesia berpengalaman untuk keluar dari dampak tekanan keuangan seperti pada 2008 dan 2013 karena kemampuan untuk mengelola ketahanan di sektor jasa keuangan.
"Tidak ada negara berkembang termasuk Indonesia, yang kebal terhadap dampak spillover dari gejolak keuangan negara lain dengan pasar keuangan global yang semakin berhubungan," kata dia.
Ke depan, dinamika sektor keuangan global harus terus diawasi secara mendalam, tidak saja oleh OJK, tetapi stakeholder sektor keuangan lainnya termasuk seluruh pelaku industri jasa keuangan.
(izz)
