Buka Jalur Sutra, RI Siap-siap Kebanjiran Produk China
Buka Jalur Sutra, RI Siap-siap Kebanjiran Produk China
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Maritime Institute (IMI) menyatakan langkah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan pembiayaan infrastruktur pelabuhan kepada China demi membuka jalur sutra sangat berbahaya. Indonesia terancam kebanjiran produk China.
"Menyerahkan pelabuhan ke asing demi membuka jalur sutra, dimana sebanyak 24 pelabuhan akan dibangun membentuk jalur sutra sangat ceroboh. Upaya ini sama saja memberikan China membuka akses perdagangan ke negara lain," ujar Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (26/4/2015).
Menurut Paonganan, saat ini China sedang mengalami kelebihan produksi sehingga dengan adanya jalur perdagangan tersebut akan membuat Indonesia kebanjiran produk mereka.
"Mereka sedang over produksi. Kalau ada jalur sutra, kita kebanjiran produk mereka. Nanti semakin parah merusak industri Tanah Air. Ini namanya penjajahan baru," beber Paonganan.
Sebab itu, dia menolak pembiayaan infrastruktur pelabuhan dilakukan pihak asing. Jika dana pemerintah kurang, tidak perlu khawatir karena membangunnya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. (Baca: Perbankan China Beri RI Pinjaman Rp645 Triliun)
"Pelan-pelan klausul realisasi tol laut, biarkan investasi dari pemerintah. China membangun jalur sutra lewat darat saja butuh 100 tahun. Jokowi ingin percepat jadi lima tahun, terlalu singkat," tuturnya.
Pangoanan menyampaikan siapapun pihak asing tidak boleh membangun infrastruktur pada sektor strategis, seperti pelabuhan dan bandara. Langkah tersebut sama saja menjual negara. (Baca: Keterlibatan Asing di Infratruktur Strategis Rugikan Negara)
"Itu menjual negara, dijajah. Siapapun asing tidak boleh bangun infrastruktur strategis. Dulu China sudah bangun lewat darat, sekarang mau lewat laut. Menguntungkan negara lain," tandasnya.
"Menyerahkan pelabuhan ke asing demi membuka jalur sutra, dimana sebanyak 24 pelabuhan akan dibangun membentuk jalur sutra sangat ceroboh. Upaya ini sama saja memberikan China membuka akses perdagangan ke negara lain," ujar Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (26/4/2015).
Menurut Paonganan, saat ini China sedang mengalami kelebihan produksi sehingga dengan adanya jalur perdagangan tersebut akan membuat Indonesia kebanjiran produk mereka.
"Mereka sedang over produksi. Kalau ada jalur sutra, kita kebanjiran produk mereka. Nanti semakin parah merusak industri Tanah Air. Ini namanya penjajahan baru," beber Paonganan.
Sebab itu, dia menolak pembiayaan infrastruktur pelabuhan dilakukan pihak asing. Jika dana pemerintah kurang, tidak perlu khawatir karena membangunnya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. (Baca: Perbankan China Beri RI Pinjaman Rp645 Triliun)
"Pelan-pelan klausul realisasi tol laut, biarkan investasi dari pemerintah. China membangun jalur sutra lewat darat saja butuh 100 tahun. Jokowi ingin percepat jadi lima tahun, terlalu singkat," tuturnya.
Pangoanan menyampaikan siapapun pihak asing tidak boleh membangun infrastruktur pada sektor strategis, seperti pelabuhan dan bandara. Langkah tersebut sama saja menjual negara. (Baca: Keterlibatan Asing di Infratruktur Strategis Rugikan Negara)
"Itu menjual negara, dijajah. Siapapun asing tidak boleh bangun infrastruktur strategis. Dulu China sudah bangun lewat darat, sekarang mau lewat laut. Menguntungkan negara lain," tandasnya.
(dmd)
Explore More