Ojol Ajak Penumpang Ikut Demo Menolak Jalan Berbayar, Garda: Tolak ERP Harga Mati
Kamis, 23 Februari 2023 - 17:37 WIB
Ilustrasi ojek online (ojol). Foto/MPI/Sutikno
JAKARTA - Wacana penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta masih diwarnai pro kontra.
Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) tetap bersikukuh menolak rencana tersebut bahkan mengancam akan melakukan demo yang lebih besar di Ibu Kota.
"Garda Indonesia akan menurunkan massa lebih besar bersama seluruh lapisan masyarakat pengguna roda dua dari rekan-rekan pengemudi ojol, rekan-rekan kurir pengantar barang, rekan-rekan klub sepeda motor, rekan-rekan komunitas sepeda motor lainnya maupun semua lapisan masyarakat pengguna kendaraan apapun yang tidak setuju dan menolak adanya ERP," kata Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono melalui keterangan tertulis, Kamis (23/2/2023).
Igun menyebut ERP merupakan produk gagal di beberapa negara. Menurut dia, ERP juga bukti pemerintah provinsi tidak becus mengurus transportasi massal lalu membebankan kepada transportasi lainnya. Dia juga menilai ERP merupakan solusi bagi mengatasi kemacetan di DKI Jakarta.
"ERP bukan solusi mengendalikan kemacetan. Tunjukan kepada masyarakat hasil kajian terbuka dan independen bahwa ERP akan mengendalikan kemacetan,"
tukasnya.
Dia menuding ERP adalah program bisnis pemerintah kepada rakyatnya karena melibatkan anggaran dari rakyat untuk pengadaannya lalu mengutip uang dari rakyat untuk pelaksanaannya.
"ERP hanya akan menjadi sumber menambah pundi-pundi kekayaan/penghasilan bagi para oknum pejabat secara tidak langsung karena adanya uang kas masuk ke instansi pemerintahan lalu akan menambahkan insentif bagi para pejabatnya. Ini sangat tidak adil bagi kami rakyat kecil," cetusnya.
Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) tetap bersikukuh menolak rencana tersebut bahkan mengancam akan melakukan demo yang lebih besar di Ibu Kota.
"Garda Indonesia akan menurunkan massa lebih besar bersama seluruh lapisan masyarakat pengguna roda dua dari rekan-rekan pengemudi ojol, rekan-rekan kurir pengantar barang, rekan-rekan klub sepeda motor, rekan-rekan komunitas sepeda motor lainnya maupun semua lapisan masyarakat pengguna kendaraan apapun yang tidak setuju dan menolak adanya ERP," kata Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono melalui keterangan tertulis, Kamis (23/2/2023).
Igun menyebut ERP merupakan produk gagal di beberapa negara. Menurut dia, ERP juga bukti pemerintah provinsi tidak becus mengurus transportasi massal lalu membebankan kepada transportasi lainnya. Dia juga menilai ERP merupakan solusi bagi mengatasi kemacetan di DKI Jakarta.
"ERP bukan solusi mengendalikan kemacetan. Tunjukan kepada masyarakat hasil kajian terbuka dan independen bahwa ERP akan mengendalikan kemacetan,"
tukasnya.
Dia menuding ERP adalah program bisnis pemerintah kepada rakyatnya karena melibatkan anggaran dari rakyat untuk pengadaannya lalu mengutip uang dari rakyat untuk pelaksanaannya.
"ERP hanya akan menjadi sumber menambah pundi-pundi kekayaan/penghasilan bagi para oknum pejabat secara tidak langsung karena adanya uang kas masuk ke instansi pemerintahan lalu akan menambahkan insentif bagi para pejabatnya. Ini sangat tidak adil bagi kami rakyat kecil," cetusnya.
Baca Juga
tulis komentar anda