Lebarnya Disparitas Harga Solar Subsidi-Nonsubsidi Bikin Rawan Penyelewengan

Pemerintah, tegas dia, perlu mengoreksi ulang ketentuan yang ditetapkan BPH Migas yang berlaku umum ini. Dengan begitu, diharapkan penggunaan solar bersubsidi bisa lebih tepat penggunaannya dan tidak menjadi beban APBN yang memberatkan negara.

Selain itu, program digitalisasi SPBU menurutnya harus dipastikan dengan akurat memantau pengeluaran solar subsidi dari setiap dispenser untuk mencegah pengisian BBM ke tangki siluman. Kemudian, program QR code menurutnya juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa diakali dengan cara apapun, agar tak terjadi pembelian solar bersubsidi secara berulang kali, termasuk oleh kendaraan yang berlainan.

"Lembaga yang punya kewenangan dan kewajiban terhadap pengawasan distribusi solar bersubsidi juga harus proaktif membuat perencanaan dan pengawasan dan tidak hanya mengandalkan pihak kepolisian saja agar penyelewengan solar subsidi bisa ditekan," tandasnya.