Percepatan Pelabelan SNI HTP Bisa Berbenturan dengan Revisi PP No 109/2012

Saat ini penyusunan SNI untuk produk tembakau yang dipanaskan itu sudah dalam tahap penyusunan teknis RSNI standarisasi yang dipimpin oleh KABAR (Koalisi Bebas TAR), yang tidak tergabung dalam komite teknis penyusunan SNI.

Rochim menegaskan bahwa HTP memiliki variasi produk di pasar yang lebih sedikit, dan skala industri pemainnya hampir sama, sehingga menjadi prioritas ketimbang vape.

"Kalau banyak varian itu susah mencari acuan, benchmark. Vape likuid itu kan produknya banyak sekali. Jadi kita bahas (HTP), sambil mencari benchmark yang bener," jelas Rochim.

Dia memastikan, standarisasi akan dilakukan, lantaran penting sebagai pengaman produk, kepastian bisnis dan perlindungan konsumen. "Produk sudah banyak beredar, kalau nggak ada standar banyak yang aneh-aneh nanti. SNI itu fungsinya kan untuk melindungi," sebutnya.

Rochim bilang, pembahasan revisi maupun penyusunan SNI dilakukan oleh Komite Teknis Standar yang terdiri dari perwakilan pemerintah, produsen, konsumen, serta pakar atau akademisi. Stakeholder lainnya bisa dilibatkan seperti Komisi VI DPR RI, dan terbuka apabila terdapat masukan. "Kalau memang ada yang memberikan masukan, silakan saja, disampaikan ke Komite Teknis, dan nanti sebelum terbit (SNI) ada jajak pendapat," tandas Rochim.