Mumpung Harga Minyak Rendah, Premium Disarankan Dihapus
Kamis, 30 Juli 2020 - 13:31 WIB
Menurutnya, jika taraf hidup masyarakat makin tinggi, pendidikan makin tinggi, maka kesadaran untuk menggunakan BBM beroktan tinggi juga akan tumbuh dengan sendirinya. Namun, imbuh dia, masyarakat Indonesia juga perlu terus diarahkan dan diedukasi terkait persoalan ini.
(Baca Juga: Pejabat Pertamina Sebut Penggunaan BBM Premium Banyak Ruginya)
"Sehingga dorongan pemerintah agar masyarakat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan juga terus dilakukan. Dorongan ini tidak cukup hanya dengan imbauan sesaat, tapi harus terus-menerus, menggunakan jaringan medsos yang ada dan pemerintah mempunyai perangkatnya," papar Iwa.
Terpisah, Ekonom Piter Abdullah mengatakan, untuk mengurangi emisi karbon, kebijakan penghapusan BBM RON rendah seperti premium bisa ditempuh dan akan berujung pada berkurangnya beban subsidi di APBN. Pilihan ini, kata dia, secara finansial amat bagus karena mengurangi beban APBN. Namun di sisi lain, hal ini diakuinya rawan secara politik, karena akan memunculkan gelombang penolakan.
Pilihan kedua, kata dia, adalah mengurangi atau menghilangkan premium, namun subsidi BBM kemudian diberikan untuk pertalite, produk BBM lain yang lebih ramah lingkungan. Pilihan ini menyenangkan masyarakat, tetapi akan berdampak lonjakan subsidi yang sudah pasti membebani APBN. "Dua pilihan ini tidak mudah, dan bisa dinilai sebagai status quo," cetusnya.
Terlebih Karena di tengah pandemi, Piter menegaskan diperlukan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan terkait BBM, karena melibatkan faktor daya beli. "Apalagi fokus pemerintah mengatasi wabah Covid-19 menyelamatkan masyarakat dan dunia usaha yang terdampak. Mengurangi subsidi tak produktif memang tetap harus dipertimbangkan, namun perlu perencanaan jangka panjang dan tidak mendadak, terutama di saat pandemi masih ada," tandasnya.
(Baca Juga: Pejabat Pertamina Sebut Penggunaan BBM Premium Banyak Ruginya)
"Sehingga dorongan pemerintah agar masyarakat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan juga terus dilakukan. Dorongan ini tidak cukup hanya dengan imbauan sesaat, tapi harus terus-menerus, menggunakan jaringan medsos yang ada dan pemerintah mempunyai perangkatnya," papar Iwa.
Terpisah, Ekonom Piter Abdullah mengatakan, untuk mengurangi emisi karbon, kebijakan penghapusan BBM RON rendah seperti premium bisa ditempuh dan akan berujung pada berkurangnya beban subsidi di APBN. Pilihan ini, kata dia, secara finansial amat bagus karena mengurangi beban APBN. Namun di sisi lain, hal ini diakuinya rawan secara politik, karena akan memunculkan gelombang penolakan.
Pilihan kedua, kata dia, adalah mengurangi atau menghilangkan premium, namun subsidi BBM kemudian diberikan untuk pertalite, produk BBM lain yang lebih ramah lingkungan. Pilihan ini menyenangkan masyarakat, tetapi akan berdampak lonjakan subsidi yang sudah pasti membebani APBN. "Dua pilihan ini tidak mudah, dan bisa dinilai sebagai status quo," cetusnya.
Terlebih Karena di tengah pandemi, Piter menegaskan diperlukan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan terkait BBM, karena melibatkan faktor daya beli. "Apalagi fokus pemerintah mengatasi wabah Covid-19 menyelamatkan masyarakat dan dunia usaha yang terdampak. Mengurangi subsidi tak produktif memang tetap harus dipertimbangkan, namun perlu perencanaan jangka panjang dan tidak mendadak, terutama di saat pandemi masih ada," tandasnya.
(fai)
tulis komentar anda