MAKI Minta Persamaan Larangan Seluruh Impor di Bawah USD100

Biaya logistik crossborder yang mahal menjadikan hanya barang spesifik yang dapat dijual, dan biaya ini juga yang telah membuat pergeseran pola bisnis para penjual luar negeri. Pedagang dari luar negeri saat ini cenderung berkerjasama dengan penjual lokal melakukan importasi lewat laut (sea freight). Dan setiba barang di Indonesia maka kemudian dijual di platform lokal dengan harga murah sehingga justru ini yang mematikan bisnis UKM.

"Pada waktu terjadi pembatasan 18 jenis barang pada tahun 2020 oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM sistem crossborder dan diantara 18 item tersebut termasuk busana muslim, faktanya di ecommerce lokal barang yang sama masih dijual sampai saat ini dan tidak dilarang, harganya jualnya pun jauh lebih murah dari harga crossborder (via udara), artinya tanpa crossborder barang itu tetap di-import karena tingginya permintaan, bahkan saat ini harga barang ex import itu bisa makin murah karena dikirim via laut (sea-freight) dan tentunya menjadi makin laris," ungkapnya.

Menurut Boyamin, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM harus cermat membedakan antara crossborder dan barang import yang telah dijual lokalz di sinilah letak masalahnya yaitu presepsi crossborder adalah pembunuh umkm padahal sejatinya importasi tidak terkontrol atau black market adalah musuh utama umkm.

"Kebijakan pelarangan saja yg tidak di-iringi dng pengawasan tidak akan efektif, apalagi rencana mematikan crossborder yang transparan dan patuh pajak tentu akan secara tidak langsung mengarahkan semua importasi menjadi sulit dikontrol, dan cenderung ilegal, sejatinya musuh bersama penyebab bangkutnya umkm dan industri lain sejak dulu adalah importasi ilegal atau black market yang berakibat 'predatory pricing'," pungkasnya.