Jamu Kuat Erick Thohir Tangkal Resesi, Ini Resepnya
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 12:59 WIB
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memiliki sejumlah kiat agar Indoensia terhindar dari resesi ekonomi .
Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu mengatakan faktor yang paling penting adalah penyerapan anggaran harus dimaksimalkan.
"Anggaran harus dijalankan semua, saya minta bantuan pemerintah daerah juga. Karena dukungan pemerintah daerah bisa mendukung anggara bisa dijalankan," kata Erick dalam video virtual yang diunggah dalam Youtube, Sabtu (8/8/2020).
Dia melanjutkan rendahnya penyerapan anggaran menjadi sorotoan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun pihaknya menggandeng sejumlah stakeholders terkait agar serapan anggaran bisa maksimal seperti Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Bapak Presiden sudah meminta Kejaksaan, BPKP, Badan Pemeriksa bukannya mengawal lagi bahkan mendorong. Jarang-jarang lho BPK, BPKP, Kejaksaan mendorong. Biasanya kan hanya mengawal, ini mendorong, karena kita inginkan serapan anggaran berjalan dengan baik," kata dia.
Dia mengungkapkan beragam program yang disiapkan mulai bantuan langusng tunai hingga hibah yang diberikan kepada UMKM harus terus digenjot efektivitasnya. Adapun, semua pihak bakal terus melakukan perbaikan. "Tidak mudah, kita sedang bekerja keras salah satunya tadi program-program yang bisa membantu. Dan UMKM supaya produktif dengan hibah. Ini salah satunya dan nilainya kan cukup besar ya yang satunya yaitu Rp33,1 triliun dan untuk UMKM Rp28,8 triliun,” tandasnya.
Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu mengatakan faktor yang paling penting adalah penyerapan anggaran harus dimaksimalkan.
"Anggaran harus dijalankan semua, saya minta bantuan pemerintah daerah juga. Karena dukungan pemerintah daerah bisa mendukung anggara bisa dijalankan," kata Erick dalam video virtual yang diunggah dalam Youtube, Sabtu (8/8/2020).
Dia melanjutkan rendahnya penyerapan anggaran menjadi sorotoan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun pihaknya menggandeng sejumlah stakeholders terkait agar serapan anggaran bisa maksimal seperti Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Bapak Presiden sudah meminta Kejaksaan, BPKP, Badan Pemeriksa bukannya mengawal lagi bahkan mendorong. Jarang-jarang lho BPK, BPKP, Kejaksaan mendorong. Biasanya kan hanya mengawal, ini mendorong, karena kita inginkan serapan anggaran berjalan dengan baik," kata dia.
Dia mengungkapkan beragam program yang disiapkan mulai bantuan langusng tunai hingga hibah yang diberikan kepada UMKM harus terus digenjot efektivitasnya. Adapun, semua pihak bakal terus melakukan perbaikan. "Tidak mudah, kita sedang bekerja keras salah satunya tadi program-program yang bisa membantu. Dan UMKM supaya produktif dengan hibah. Ini salah satunya dan nilainya kan cukup besar ya yang satunya yaitu Rp33,1 triliun dan untuk UMKM Rp28,8 triliun,” tandasnya.
(nng)
tulis komentar anda