Belanja Pemerintah Seret Bikin Ekonomi RI Kontraksi, Pengamat Ungkap Masalahnya
Rabu, 20 Desember 2023 - 12:12 WIB
"Defisit hanya kecil sekali, artinya ini hanya kurang dari 0,2% dari PDB, padahal target itu dibawah 2,3%, jadi banyak sekali permasalahan yang perlu dilihat," ujar Yose.
Dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp2.588,2 triliun atau terealisasi 83% dari target revisi. Diterangkan oleh Kemenkeu, kontraksi 4,1% (yoy) karena adanya penurunan subsidi BBM seiring penurunan harga komoditas minyak.
Yose menilai saat ini daya beli masyarakat terutama golongan bawah masih cukup rendah. Pemerintah masih perlu melakukan pengeluaran lebih besar untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
"Kita juga tidak mau uang yang dikeluarkan pemerintah itu tidak ada manfaatnya kepada perekonomian, misal kita bisa lihat kebanyakan belanja pemerintah lebih banyak pengeluaran biaya personal atau rutin, gaji pegawai, dan lain-lain," kata Yose.
"Sedangkan tidak besar proporsi untuk pembangunan, misal pembangunan infrastruktur atau pembangunan modal, padahal kita membutuhkan itu," sambungnya.
Yose menjelaskan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 12 Desember 2023 telah terealisasi Rp1.840,4 triliun atau setara 81,9% dari pagu. Angka tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.
"Kalau kita liat misalnya pada tahun lalu, pada bulan Oktober sudah mencapai 87%, sementara sekarang ini bulan Desember, tinggal beberapa hari lagi, itu masih hanya 81%," tutupnya.
Lihat Juga: Masuk Bursa Kepala BPN, Edi Slamet Irianto: Pendapatan Negara Naik tapi Tak Memeras Rakyat Kecil
Dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp2.588,2 triliun atau terealisasi 83% dari target revisi. Diterangkan oleh Kemenkeu, kontraksi 4,1% (yoy) karena adanya penurunan subsidi BBM seiring penurunan harga komoditas minyak.
Yose menilai saat ini daya beli masyarakat terutama golongan bawah masih cukup rendah. Pemerintah masih perlu melakukan pengeluaran lebih besar untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
"Kita juga tidak mau uang yang dikeluarkan pemerintah itu tidak ada manfaatnya kepada perekonomian, misal kita bisa lihat kebanyakan belanja pemerintah lebih banyak pengeluaran biaya personal atau rutin, gaji pegawai, dan lain-lain," kata Yose.
"Sedangkan tidak besar proporsi untuk pembangunan, misal pembangunan infrastruktur atau pembangunan modal, padahal kita membutuhkan itu," sambungnya.
Yose menjelaskan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 12 Desember 2023 telah terealisasi Rp1.840,4 triliun atau setara 81,9% dari pagu. Angka tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.
"Kalau kita liat misalnya pada tahun lalu, pada bulan Oktober sudah mencapai 87%, sementara sekarang ini bulan Desember, tinggal beberapa hari lagi, itu masih hanya 81%," tutupnya.
Lihat Juga: Masuk Bursa Kepala BPN, Edi Slamet Irianto: Pendapatan Negara Naik tapi Tak Memeras Rakyat Kecil
(akr)
tulis komentar anda