Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Kemenkeu: Tak Dibagi per Kepala
Jum'at, 29 Desember 2023 - 22:45 WIB
Deni menjelaskan, dari total utang pemerintah di atas (Rp8.041,01 Triliun) sebanyak 88,61% (atau Rp7.124,98 triliun) bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN), dan 11,39% (atau Rp916,03 triliun) dari pinjaman.
Lalu bila dirinci, dari komposisi SBN itu sebesar 71,54% (atau Rp5.752,25 triliun) dari investor dalam negeri dengan mata uang Rupiah. Sementara sisanya 17,07% adalah valuta asing.
Kemudian, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri sebanyak Rp29,97 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 886,07 triliun.
"Ini menunjukkan pengelolaan kita semakin baik karena utang yang kita terbitkan didominasi dalam mata uang rupiah dan dijual di pasar domestik. Resiko currency-nya semakin kecil," jelas Deni.
Ke depan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR) Kemenkeu memiliki strategi untuk menjaga agar pengelolaan utang Indonesia semakin baik. Diantaranya dengan mengurangi volume utang, memprioritaskan utang domestik dalam bentuk Rupiah, dan menjaga agar tenor utang semakin panjang.
"Terakhir adalah mendorong SBN ritel untuk individu. Sehingga masyarakat punya opsi lebih untuk berinvestasi dengan imbal hasil yang baik dan aman, sekaligus berkontribusi pada pembangunan," pungkasnya.
Lalu bila dirinci, dari komposisi SBN itu sebesar 71,54% (atau Rp5.752,25 triliun) dari investor dalam negeri dengan mata uang Rupiah. Sementara sisanya 17,07% adalah valuta asing.
Kemudian, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri sebanyak Rp29,97 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 886,07 triliun.
"Ini menunjukkan pengelolaan kita semakin baik karena utang yang kita terbitkan didominasi dalam mata uang rupiah dan dijual di pasar domestik. Resiko currency-nya semakin kecil," jelas Deni.
Ke depan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR) Kemenkeu memiliki strategi untuk menjaga agar pengelolaan utang Indonesia semakin baik. Diantaranya dengan mengurangi volume utang, memprioritaskan utang domestik dalam bentuk Rupiah, dan menjaga agar tenor utang semakin panjang.
"Terakhir adalah mendorong SBN ritel untuk individu. Sehingga masyarakat punya opsi lebih untuk berinvestasi dengan imbal hasil yang baik dan aman, sekaligus berkontribusi pada pembangunan," pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda