Jadi Korban Nikel Indonesia, Perusahaan Swiss Tutup Tambang di Kaledonia Baru

Selasa, 13 Februari 2024 - 15:34 WIB
Anjloknya harga akibat banjir pasokan nikel Indonesia membuat sejumlah perusahaan tambang di dunia terpaksa menutup operasinya. FOTO/Ilustrasi
JAKARTA - Perusahaan pertambangan asal Swiss, Glencore, berencana menghentikan produksi dan menjual sahamnya di operasi nikel Koniambo di Kaledonia Baru. Banjir nikel dari Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu alasan perusahaan berencana menutup operasinya.

Diketahui, harga acuan nikel telah anjlok 46% sejak awal tahun 2023 menjadi sekitar USD16.000 per ton akibat lonjakan pasokan dari Indonesia. Merosotnya harga logam, komponen baja tahan karat dan baterai mobil listrik itu menjadikan operasi tambang di Kaledonia Baru, serta beberapa wilayah lain di dunia tidak lagi menguntungkan.



Perusahaan pertambangan Swiss tersebut mengatakan pada Senin (12/2) lalu bahwa pihaknya akan mencari mitra industri baru untuk tambang nikel dan pabrik pengolahannya di wilayah Perancis ketika perusahaan tersebut menutup operasinya dengan rencana untuk segera dibuka kembali jika ada pendukung keuangan baru yang ditemukan.



Keputusan tersebut merupakan pukulan terhadap upaya pemerintah Perancis untuk menyusun paket penyelamatan bagi industri nikel Kaledonia Baru, yang merupakan pendorong utama lapangan kerja di wilayah Pasifik selatan yang menyumbang 7% dari output perekonomiannya.

Glencore, yang memiliki 49% saham Koniambo Nickel SAS (KNS), mengatakan biaya operasional yang tinggi dan kondisi pasar yang lemah membuat operasi tidak menguntungkan, bahkan memperhitungkan usulan bantuan pemerintah Perancis.

"Glencore mengapresiasi upaya pemerintah Prancis untuk merevitalisasi dan menyelamatkan industri nikel di Kaledonia Baru. Namun, bahkan dengan bantuan yang diusulkan, KNS tetap merupakan operasi yang tidak berkelanjutan dan Glencore tidak dapat membenarkan terus mendanai kerugian yang merugikan pemegang sahamnya," ungkap perusahaan seperti dilansir Financial Times, Selasa (13/2/2024).

Pemerintah Prancis menyatakan telah menawarkan bantuan senilai 200 juta euro untuk KNS, termasuk 60 juta euro subsidi untuk harga energi yang tinggi dan pinjaman 100 juta euro. Namun, Pemerintah Prancis juga meminta pemegang saham di perusahaan pertambangan tersebut untuk berbuat lebih banyak.

"Sekarang terserah kepada pemegang saham untuk mengambil tanggung jawab mereka," kata Menteri Perekonomian Bruno Le Maire kepada anggota parlemen Prancis pada awal Februari.
Halaman :
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More