Sri Mulyani Dicecar DPR Soal Makan Siang Gratis, Duit dari Mana?
Selasa, 19 Maret 2024 - 17:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan banyak pertanyaan soal makan siang gratis program Prabowo-Gibran dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Anggota Komisi XI DPR dari PKS, Anis Byarwati dengan tegas mempertanyakan soal anggaran tersebut. Pasalnya anggaran yang dibutuhkan sangat besar.
"Ini anggarannya dari mana Bu Menteri? Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya, sementara anggaran dibutuhkan sangat besar," ujarnya.
Anggota DPR dari Anggota Fraksi PPP Wartiah juga mempertanyakan hal senada. Pihaknya meminta penjelasan anggaran dari program tersebut yang mana salah satu opsi akan menggunakan dana BOS.
"Ini jadi pertanyaan kami di daerah tentang satu hal yaitu program makan siang gratis yang akan menggerus dana BOS. Apakah isu itu benar?karena banyak penolakan dari guru-guru, itu yang beredar di daerah kami di Nusa Tenggara Barat," tandasnya.
Sri Mulyani menjelaskan alokasi anggaran program tersebut belum dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahkan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025.
"Kami nggak akan jawab karena di APBN kita belum ada di 2024. Bapak ibu juga paham siklus APBN sudah ada postur besar belum sampai detail-nya apalagi mau ambil BOS. Ya enggaklah, belum," jelasnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada rapat pembahasan KEM-PPKF akan fokus membahas kerangka ekonomi makro dalam rangka transisi pemerintahan selanjutnya.
"Kita belum ngomongin (program makan siang gratis) boro-boro ngomongin, belanja K/L postur saja masih dalam bentuk pembahasan sangat awal," jelasnya.
Anggota Komisi XI DPR dari PKS, Anis Byarwati dengan tegas mempertanyakan soal anggaran tersebut. Pasalnya anggaran yang dibutuhkan sangat besar.
"Ini anggarannya dari mana Bu Menteri? Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya, sementara anggaran dibutuhkan sangat besar," ujarnya.
Anggota DPR dari Anggota Fraksi PPP Wartiah juga mempertanyakan hal senada. Pihaknya meminta penjelasan anggaran dari program tersebut yang mana salah satu opsi akan menggunakan dana BOS.
"Ini jadi pertanyaan kami di daerah tentang satu hal yaitu program makan siang gratis yang akan menggerus dana BOS. Apakah isu itu benar?karena banyak penolakan dari guru-guru, itu yang beredar di daerah kami di Nusa Tenggara Barat," tandasnya.
Sri Mulyani menjelaskan alokasi anggaran program tersebut belum dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahkan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025.
"Kami nggak akan jawab karena di APBN kita belum ada di 2024. Bapak ibu juga paham siklus APBN sudah ada postur besar belum sampai detail-nya apalagi mau ambil BOS. Ya enggaklah, belum," jelasnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada rapat pembahasan KEM-PPKF akan fokus membahas kerangka ekonomi makro dalam rangka transisi pemerintahan selanjutnya.
"Kita belum ngomongin (program makan siang gratis) boro-boro ngomongin, belanja K/L postur saja masih dalam bentuk pembahasan sangat awal," jelasnya.
(nng)
tulis komentar anda