HIPMI Dorong Penerima Kartu Pra Kerja Jadi Pengusaha
Senin, 13 April 2020 - 00:46 WIB
Ada sistem metode online yang jadi pelatihnya dari pihak HIPMI, Kadin, dan organisasi pengusaha lainnya agar mereka bisa jadi pengusaha. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan kartu pra kerja untuk memberi bantuan pelatihan vokasi kepada pencari kerja. Orang-orang yang dikategorikan pencari kerja adalah lulusan baru atau fresh graduate, pekerja buruh aktif, dan para korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sederhananya, kartu pra kerja diharapkan menjaring pencari kerja potensial untuk dikembangkan kapasitasnya hingga siap terjun dan diserap lapangan kerja.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Sari Pramono mengatakan, dengan menggunakan kartu pra kerja, penerima kartu dapat menjalani pelatihan vokasi yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK), baik yang dimiliki kementerian atau pihak swasta.
"Masyarakat yang mendapatkan kartu pra kerja harus belajar jadi pengusaha. Ada sistem metode online yang jadi pelatihnya dari pihak HIPMI, Kadin, dan organisasi pengusaha lainnya agar mereka bisa jadi pengusaha. Mereka dapat insentif dari pemerintah setelah itu bisa siap menjadi pengusaha. Itu yang harus kita dorong mereka untuk ayo jadi pengusaha agar punya kemandirian ekonomi," ujar Sari, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Secara periodik, pemegang kartu pra kerja yang sudah mendapat pelatihan akan mengisi survei kebekerjaan. Hal ini merupakan peninjauan untuk memperoleh data apakah sudah memperoleh kerja atau belum. "Pelatihan yang ada harus diisi entrepreneurship. Untuk upgrade kemampuan berpikir dan membentuk mental dan karakter yang kuat," ucapnya.
Walaupun pemerintah telah memberikan kartu pra kerja, Sari mengimbau kepada pemerintah agar ke depannya tidak perlu memberikan fasilitas tersebut kepada masyarakat yang belum bekerja.
"Ke depan, kita minta ke pemerintah tidak bisa terus-terus memberikan insentif seperti ini jika penerima kartu pra kerja sudah memiliki kemampuan menjadi pengusaha. Harus praktek nanti dan kami siap menjadi mentor. Kalau terus-terus bisa jadi beban pemerintah. Intinya mereka harus shifting menjadi pengusaha," ungkapnya.
Hal senada dengan Pakar Digital Anthony Leong yang mengatakan, dalam metode pelatihan online tersebut, pihaknya telah merancang platform online untuk para pengguna kartu pra kerja, dalam rangka membantu pemerintah dari sisi digital online.
"Kami sedang menyiapkan platform online untuk diadopsi dan diimplementasikan oleh pemerintah, agar penerima kartu pra kerja ini bisa menjadi pengusaha. HIPMI akan bantu pemerintah dengan menyiapkan mentor-mentor terbaik dan kader-kader HIPMI yang terbaik dalam pelatihan untuk masyarakat penerima kartu pra kerja," tutur Fungsionaris BPP HIPMI itu.
Sederhananya, kartu pra kerja diharapkan menjaring pencari kerja potensial untuk dikembangkan kapasitasnya hingga siap terjun dan diserap lapangan kerja.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Sari Pramono mengatakan, dengan menggunakan kartu pra kerja, penerima kartu dapat menjalani pelatihan vokasi yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK), baik yang dimiliki kementerian atau pihak swasta.
"Masyarakat yang mendapatkan kartu pra kerja harus belajar jadi pengusaha. Ada sistem metode online yang jadi pelatihnya dari pihak HIPMI, Kadin, dan organisasi pengusaha lainnya agar mereka bisa jadi pengusaha. Mereka dapat insentif dari pemerintah setelah itu bisa siap menjadi pengusaha. Itu yang harus kita dorong mereka untuk ayo jadi pengusaha agar punya kemandirian ekonomi," ujar Sari, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Secara periodik, pemegang kartu pra kerja yang sudah mendapat pelatihan akan mengisi survei kebekerjaan. Hal ini merupakan peninjauan untuk memperoleh data apakah sudah memperoleh kerja atau belum. "Pelatihan yang ada harus diisi entrepreneurship. Untuk upgrade kemampuan berpikir dan membentuk mental dan karakter yang kuat," ucapnya.
Walaupun pemerintah telah memberikan kartu pra kerja, Sari mengimbau kepada pemerintah agar ke depannya tidak perlu memberikan fasilitas tersebut kepada masyarakat yang belum bekerja.
"Ke depan, kita minta ke pemerintah tidak bisa terus-terus memberikan insentif seperti ini jika penerima kartu pra kerja sudah memiliki kemampuan menjadi pengusaha. Harus praktek nanti dan kami siap menjadi mentor. Kalau terus-terus bisa jadi beban pemerintah. Intinya mereka harus shifting menjadi pengusaha," ungkapnya.
Hal senada dengan Pakar Digital Anthony Leong yang mengatakan, dalam metode pelatihan online tersebut, pihaknya telah merancang platform online untuk para pengguna kartu pra kerja, dalam rangka membantu pemerintah dari sisi digital online.
"Kami sedang menyiapkan platform online untuk diadopsi dan diimplementasikan oleh pemerintah, agar penerima kartu pra kerja ini bisa menjadi pengusaha. HIPMI akan bantu pemerintah dengan menyiapkan mentor-mentor terbaik dan kader-kader HIPMI yang terbaik dalam pelatihan untuk masyarakat penerima kartu pra kerja," tutur Fungsionaris BPP HIPMI itu.
(ant)
tulis komentar anda