Optimalisasi Pasokan, Industri Pengguna Gas Bumi Usul Program HGBT Dihapuskan
Jum'at, 21 Juni 2024 - 21:21 WIB
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, pada kesempatan yang sama menegaskan koordinasi lintas sektor tersebut sangat penting supaya terwujud keseimbangan yang tidak merugikan pihak manapun. Termasuk industri pengguna gas bumi tidak akan diuntungkan karena tercipta kepastian pasokan dan harga.
”Selama ini tidak ada kesepahaman maka akan berpengaruh kepada komersialisasi gas bumi di Indonesia. padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,” ujarnya.
Pada program HGBT, misalnya, Komaidi menjelaskan Kementerian Perindustrian terus mendorong supaya kebijakan ini dilanjutkan dan bahkan jumlah industri penerimanya ditambah. Sebaliknya, pada saat yang sama, Kementerian Keuangan menyadari bahwa program ini kian membebani keuangan negara.
Begitu juga Kementerian ESDM menyadari pentingnya evaluasi program HGBT ini supaya tidak hanya menguntungkan salah satu pihak sedangkan terdapat industri lain yang kian terganggu mata rantainya. ”Nilai keekonomian proyek gas bumi juga penting karena ini adalah penentu supply gas bumi untuk industri,” Komaidi menegaskan.
Salah satu acuan terdekat terkait pentingnya kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan dan optimalisasi gas bumi adalah Thailand. ”Pemerintah Thailand menjamin adanya marjin yang layak untuk semua elemen mulai dari insentif untuk produsen gas bumi, badan usaha pengelola infrastruktur sampai ke pembelinya. Ada jaminan pasokan,” Komaidi menjelaskan.
Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Rizal Fajar Muttaqin, mengatakan program HGBT saat ini sedang dalam proses evaluasi sampai Agustus 2024. Salah satu poin evaluasi adalah melihat dari sisi penerimaan negara atas pemberlakuan kebijakan ini.
"Dari sisi keuangan negara, Menteri Keuangan menyampaikan sekitar Rp67 triliun sudah digunakan untuk penyesuaian harga ini," jelasnya.
”Selama ini tidak ada kesepahaman maka akan berpengaruh kepada komersialisasi gas bumi di Indonesia. padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,” ujarnya.
Pada program HGBT, misalnya, Komaidi menjelaskan Kementerian Perindustrian terus mendorong supaya kebijakan ini dilanjutkan dan bahkan jumlah industri penerimanya ditambah. Sebaliknya, pada saat yang sama, Kementerian Keuangan menyadari bahwa program ini kian membebani keuangan negara.
Begitu juga Kementerian ESDM menyadari pentingnya evaluasi program HGBT ini supaya tidak hanya menguntungkan salah satu pihak sedangkan terdapat industri lain yang kian terganggu mata rantainya. ”Nilai keekonomian proyek gas bumi juga penting karena ini adalah penentu supply gas bumi untuk industri,” Komaidi menegaskan.
Salah satu acuan terdekat terkait pentingnya kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan dan optimalisasi gas bumi adalah Thailand. ”Pemerintah Thailand menjamin adanya marjin yang layak untuk semua elemen mulai dari insentif untuk produsen gas bumi, badan usaha pengelola infrastruktur sampai ke pembelinya. Ada jaminan pasokan,” Komaidi menjelaskan.
Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Rizal Fajar Muttaqin, mengatakan program HGBT saat ini sedang dalam proses evaluasi sampai Agustus 2024. Salah satu poin evaluasi adalah melihat dari sisi penerimaan negara atas pemberlakuan kebijakan ini.
"Dari sisi keuangan negara, Menteri Keuangan menyampaikan sekitar Rp67 triliun sudah digunakan untuk penyesuaian harga ini," jelasnya.
(nng)
tulis komentar anda